Dipecat dari Komisioner KPU, Evi Laporkan DKPP ke Ombudsman

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting melaporkan adanya dugaan maladministrasi dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke Ombudsman RI, Senin, 23 Maret 2020. Putusan yang ia maksud adalah pemberhentian dirinya oleh DKPP dari keanggotan KPU.

"Kami berharap Ombudsman RI dapat mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden RI, supaya demi hukum menunda pelaksanaan Putusan DKPP dimaksud," ujar Kuasa Hukum Evi, Fadli Nasution, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 24 Maret 2020.

Dalam laporan itu, Fadli mengatakan ada 5 poin maladminstrasi yang dilakukan DKPP, dalam pengambilan keputusannya. Poin pertama, adalah terkait dengan pencabutan aduan terhadap Evi secara lisan dan tertulis, oleh DKPP. Evi mengatakan DKPP mencabut aduan di sidang pendahuluan tanggal 13 November 2019. Karena itu, ia menilai pengaduan dinyatakan gugur dan batal demi hukum.

Selanjutnya, adalah terkait persidangan kedua yang digelar 17 Januari 2020 dengan agenda pembuktian. Fadli menilai pembuktian juga cacat hukum, karena DKPP tidak hadir lagi dan tidak ada pihak yang membuktikan pokok perkara dengan alat bukti maupun saksi.

"Oleh karena siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Dengan demikian dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada Teradu (KPU), tidak ada lagi pihak yang dapat membuktikannya, sehingga proses pembuktian menjadi tidak sempurna dan cacat hukum," kata Fadli.

Poin ketiga, adalah Fadli mengataka Evi tidak pernah menghadiri persidangan DKPP karena alasan dinas dan kesehatan (operasi) yang bersamaan dengan jadwal sidang DKPP. Sehingga secara pribadi sebagai pihak yang diputus telah melanggar kode etik, Fadli mengatakan Evi tidak pernah diperiksa dan memberikan jawaban dalam persidangan.

Setelah itu, Fadli mengatakan Keputusan KPU Kalimantan Barat dalam menetapkan perolehan suara dan caleg terpilih DPRD Provinsi Kalbar di Dapil Kalbar 6, semata-mata hanyalah menjalankan Putusan MK yang bersifat final dan binding. Ia menilai hal itu sebagaimana arahan kebijakan dari KPU RI yang diputuskan secara kolektif kolegial.

Adapun poin terakhir, Fadli mempermasalahkan putusan DKPP yang diambil dalam rapat pleno tertutup yang ia nilai tak kuorum. Sidang kata dia, hanya dihadiri 4 orang dari seharusnya 7 orang atau minimal 5 orang dalam keadaan tertentu.

Evi Ginting datang ke Ombudsman didampingi Ketua KPU RI Arief Budiman, Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra. Di sana, mereka diterima Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih. Fadli mengatakan Alamsyah berjanji akan segera memproses laporan tersebut dalam rapat pleno yang tidak terlalu lama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.