TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan agar anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja dialihkan saja menjadi bantuan langsung tunai atau BLT untuk masyarakat. Ia menilai kebijakan Kartu Prakerja ini tak relevan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Memangnya dalam kesulitan akibat pandemi ini lowongan pekerjaan dan peluang berusaha ada?" kata Rachland kepada wartawan, Rabu, 15 April 2020.

Menurut dia, pengalihan dana Prakerja menjadi BLT justru lebih memiliki multiplier effect memutar roda ekonomi. Jika rakyat diberi uang, kata dia, mereka masih akan bisa membeli kebutuhan hidup sehari-hari. "Petani, nelayan, bahkan pabrik masih bisa bekerja karena beras, ikan, mi instan, sabun, dan lain-lain masih bisa dibeli."

Rachland juga menyarankan penyaluran bantuan itu melalui bank milik pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ia meminta pemerintah tidak menggunakan jasa financial technology. "Karena moral hazzardnya besar."

Di samping itu, mantan aktivis ini menilai program Kartu Prakerja yang dicanangkan Presiden Jokowi itu kebijakan tercela. Ia terutama menyoroti program pelatihan online dengan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun anggaran keseluruhan Prakerja.

Rachland mempertanyakan relevansi pelatihan online dan Prakerja ini di tengah situasi pandemi sekarang. Menurut dia, pelatihan online bukanlah solusi apalagi dengan banyaknya bisnis yang bangkrut dan PHK.

Pelatihan online juga disorot lantaran dianggap berbau kolusi. Sebab, salah satu aplikator yang ditunjuk untuk menjual materi pelatihan online itu adalah perusahaan milik Staf Khusus Presiden. "Itu jelas korup," kata Rachland.

Perusahaan aplikator yang dimaksud adalah Ruangguru milik Adamas Belva Syah Devara, salah satu Staf Khusus Milenial Presiden. Belva juga menjabat CEO di perusahaan itu.