Komnas HAM Paparkan Alasan Penolakan Jenazah Pasien Corona

Rabu, 8 April 2020 18:26 WIB

Petugas berkoordinasi saat memakamkan pasien virus Corona di pemakaman Vila Formosa, Sao Paulo, Brasil, 2 April 2020. REUTERS/Amanda Perobelli

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Amiruddin Al Rahab mengatakan fenomena penolakan memakamkan pasien yang terpapar Corona diakibatkan ketakutan di masyarakat akan virus tersebut.

“Ketakutan kekhawatiran yang luar biasa, karena tidak tahu apa yang dihadapi, tentu ketika pemakaman pengetahuan terbatas. Sementara pemerintah tidak mampu meyakinkan kalau terjangkit mereka bakal dilayani dengan baik,” kata Amir dalam diskusi daring, Rabu, 8 April 2020.

Menurut Amir, hal itu membuat masyarakat mencari keselamatan sendiri-sendiri, dan tidak terbangun solidaritas di antara mereka. Padahal, kata dia, solidaritas diperlukan di saat-saat seperti ini.

Ia mengatakan masyarakat tak hanya risau akan tertular penyakitnya saja. Namun mereka khawatir ketika terjangkit dan harus dirawat tidak mampu membayar karena ekonomi tidak berjalan dengan baik.

“Semua orang takut, bukan hanya dengan penyakit tapi biayanya ke depan. Saya memaknai penolakan (memakamkan) seperti itu, supaya apa? Pengambil kebijakan di semua level menyadari kondisi psikologi sosial yang terjadi hari ini,” tuturnya.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, kata dia, saat ini sudah mulai terjadi kecurigaan antar komunitas. Contoh kecil, kata Amir, komplek perumahan di daerah tempat tinggalnya saling menutup diri karena khawatir akan persebaran virus ini.

Sebelumnya, penolakan pemakaman pasien corona sempat terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi. Seorang pasien ditolak dimakamkan oleh warga empat kecamatan. Jenazah akhirnya dimakamkan di tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Berita terkait

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

4 hari lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

4 hari lalu

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

Komnas HAM mengingatkan agar pasukan tambahan yang dikirimkan ke Intan Jaya sudah berpengalaman bertugas di Papua.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

5 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

5 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

18 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

20 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

23 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

23 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

24 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

25 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya