TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Jawa Timur menganggarkan Rp 2,4 triliun untuk penanganan pandemi Corona atau Covid-19. Anggaran yang bersumber dari APBD itu akan digunakan termasuk untuk menanggulangi dampak sosial maupun ekonomi.

"Kami estimasikan sekitar Rp 2,384 triliun atau hampir 6,8 persen dari APBD Jawa Timur tahun 2020,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat memberikan keterangan pers di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat petang, 3 April 2020.

Mantan Menteri Sosial ini mengatakan anggaran khusus penanganan Corona itu hasil dari realokasi dan refocusing anggaran Pemprov Jatim. Dia meminta para bupati/wali kota melakukan hal yang sama agar bisa membantu pemprov dalam penanganan Covid-19 di daerah.

“Saya berharap para bupati/wali kota di Jatim juga bisa merealokasi atau refocusing anggaran APBD-nya kisaran 6-7 persen untuk penanganan Covid-19,” kata Khofifah yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu.

Menurut dia, basis data penanganan dampak sosial-ekonomi yang dipakai Pemprov Jatim menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Merujuk DTKS, ada sekitar 4,73 juta keluarga warga Jatim yang tinggal di pedesaan. Dari jumlah itu, 1 juta keluarga di antaranya belum masuk DTKS. Sedangkan di perkotaan ada sekitar 3,8 juta keluarga dan 2,8 juta keluarga di antaranya belum masuk DTKS.

Dari 2,8 juta keluarga yang belum tercover DTKS di perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan Rp 1,04 juta. “Jadi tugas pemprov menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota,” ujarnya.

Khofifah mengatakan bantuan untuk mengatasi dampak sosial-ekonomi akibat pandemi virus Corona atau Covid-19 akan disalurkan dalam tiga bentuk. Yakni berupa bahan pangan pokok dan telur, uang tunai, dan kombinasi antara bahan pangan pokok dan uang tunai.