TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah pusat dalam penanganan penyebaran virus Corona di Indonesia. Ini diungkapkannya saat melakukan teleconference dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat, 3 April 2020.

Jika pemerintah tidak cepat tanggap, Ridwan meyakini kasus ini bakal menjadi bom waktu. "Saya meyakini, saat ini kasus kita berlipat-lipat. Tapi, karena kecepatan mengetes ini tidak seperti yang diharapkan, maka data seolah sedikit," ujar Ridwan lewat teleconference dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat, 3 April 2020.

Berikut sejumlah kritik Ridwan kepada pemerintah pusat;

1. Belum ada Koordinasi Pusat-Daerah

Ridwan mengatakan, kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam menangani Covid-19 ini bisa semakin memperparah keadaan. Sebagai contoh, kata Ridwan, jumlah penduduk Jawa Barat sekitar 50 juta orang. Dan dari jumlah tersebut, 70 persen warga Jawa Barat sehari-harinya beraktivitas di Jabodetabek yang notabene memiliki banyak kasus positif Covid-19.

Namun, pemerintah pusat tidak memfasilitasi komunikasi antar ketiga provinsi ini. "Jadi kami mohon Bapak tugaskan level menteri melakukan koordinasi ini dalam skala rutin," ujar Ridwan kepada Ma'ruf Amin, Jumat, 3 April 2020.

2. Keterbatasan Alat Tes Corona dan Laboratorium Uji Spesimen

Keterbatasan alat-alat tes Corona, ujar Ridwan, membuat banyak kasus semakin lama terdeteksi. Ditambah lagi, uji spesimen menumpuk di Balitbangkes Kemenkes sehingga masyarakat semakin lama bisa mengetahui hasil swab.

"Balitbangkes hanya sanggup mengetes 200 sampel per hari. Sehingga semua ngantri di sana. Akhirnya, saya berinisiatif membeli alat tes Corona sendiri ke Korea Selatan dan bisa mengetes 500 sampel di laboratorium kesehatan daerah," ujar Ridwan.

Dari hasil uji lab daerah ini, ditemukan Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bandung, dan Bupati Karawang positif Covid-19 dan 4 klaster penyebaran lainnya di Jawa Barat juga ditemukan.

3. Rapid Test Lambat Dilakukan

Ridwan menyebut, pemerintah juga lamban melakukan rapid test secara besar-besaran. Kendati, penyebaran virus Corona sudah semakin meluas.

"Kami bahkan dapat sumbangan 25 ribu rapid test dari Yayasan Budha Suci sementara barang dari Kemenkes baru tiba tiga hari kemudian," ujar Ridwan.

Saat ini, kata Ridwan, pemerintah Jawa Barat telah membagikan 50 ribu alat rapid test ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Dimana dari jumlah yang dibagikan itu, 15 ribu tes sudah dilakukan di lapangan. Hasilnya, terdapat 677 orang yang ditemukan positif Covid-19. Itu pun masih data sementara dan tes masih terus dilakukan.

"Data ini belum saya laporkan ke Kemenkes karena kami masih harus melakukan swab untuk mengonfirmasi. Setelah selesai, baru saya laporkan sebagai angka Jabar. Mungkin ini akan mengagetkan," ujar Ridwan

Ridwan memastikan, pemerintah akan terus terkejut jika tidak cepat mengetes lebih banyak masyarakat. Sebagai contoh, kata Ridwan, inisiatif pemerintah Jawa Barat menemukan 300 siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdikpol Polri di Kota Sukabumi positif Covid-19. Itu baru satu kasus yang ditemukan, belum kasus-kasus lain.

"Indonesia minimal 2 juta orang harus rapid test supaya petanya ditemukan secara utuh," ujar pria yang akrab disapa Emil ini.

4. Pemerintah Tidak Tegas Larang Mudik, Daerah Kewalahan

"Jika mudik tidak ditahan kami yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta bisa kewalahan luar biasa karena mereka pulang ke pelosok," kata Ridwan Kamil.

Ridwan mencontohkan beberapa kasus yang sudah terjadi, seorang lansia di Ciamis yang positif Corona setelah dijenguk oleh anaknya yang datang dari Jakarta. "Kemudian, ada juga cerita seorang istri yang positif Covid-19 karena bekerja di Jakarta dan sekarang pulang ke Bandung. Kalau mudik ini tidak dibatasi, kami di daerah kewalahan," ujar dia.

Catatan: Judul berita ini telah diubah pada Ahad, 5 April 2020 pukul 13.13 WIB.