TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah memutuskan meniadakan Ujian Nasional 2020 karena pandemi virus corona. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pemerintah menimbang risiko penyebaran Covid-19 amat besar jika UN tetap digelar.

"Bisa menimbulkan risiko kesehatan yang sangat besar, bukan hanya untuk siswa-siswa tetapi untuk keluarga dan kakek nenek mereka," kata Nadiem dalam konferensi pers, Selasa, 24 Maret 2020.

Nadiem mengatakan peniadaan UN ini karena mengutamakan kepentingan keamanan dan kesehatan siswa-siswa. Menurut pemerintah, penyelenggaraan ujian nasional dengan mengumpulkan para siswa di satu tempat bisa berbahaya untuk mereka dan keluarga di rumah.

Keputusan meniadakan Ujian Nasional 2020 ini telah dibahas dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo dan para menteri hari ini. Dalam pembukaan rapat, Presiden Joko Widodo mengatakan ada 8,3 juta siswa dari 106 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang seharusnya mengikuti ujian nasional.

Sedianya, jadwal ujian nasional untuk SMA akan digelar pekan depan. Sedangkan SMP dan SD dijadwalkan paling lambat pada awal April mendatang.

Selain itu, Nadiem mengatakan ujian nasional sebenarnya sudah bukan menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. "Setelah kami timbang pro dan kontranya, ini kami rasa di Mendikbud lebih banyak risikonya daripada benefitnya untuk melanjutkan UN," ujar dia.

Ada beberapa opsi yang disebut Nadiem. Sekolah masih boleh mengadakan ujian sekolah untuk menimbang kelulusan. Namun dia menegaskan tes itu tak boleh digelar tatap muka.

Selain itu, sekolah juga bisa menentukan kelulusan dari menghitung nilai lima semester terakhir para siswa. Mantan bos Gojek ini pun memahami jika sekolah-sekolah tak menyelesaikan pembelajaran di semester terakhir dengan maksimal karena terdampak pandemi corona. "Ujian sekolah tidak kami paksa untuk mencapai seluruh capaian kurikulum," ucap Nadiem.