TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Doni Monardo menegaskan bahwa lockdown atau karantina wilayah sampai saat ini tak masuk dalam opsi pemerintah dalam upaya mengatasi penyebaran virus Corona di Indonesia.

“Masalah lockdown itu tidak usah lagi kita bahas. Kita harus patuh dengan keputusan pemerintah pusat. Bapak Presiden tidak akan memberikan status lockdown, cukup dengan social distancing (pembatasan interaksi sosial),” ujar Doni usai rapat terbatas dengan presiden lewat Video Conference, Kamis, 19 Maret 2020.

Saat ini, kata Doni, opsi yang dipilih pemerintah adalah melakukan rapid test atau tes massal. Kendati saat ini alat rapid test ini belum tersedia di tanah air dan masih dalam proses impor dari beberapa negara.

“Kami sedang meminta izin kepada Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan juga BPOM, untuk mempermudah akses. Sebagaimana UU Nomor 24/2007, BNPB akan mendapatkan kemudahan akses dalam situasi bencana ini,” ujar Doni.

Sementara itu, kata Doni, pemerintah saat ini fokus melakukan sejumlah upaya dengan metode kolaborasi penta-helix berbasis komunitas. “Kita semua berkoordinasi mulai dari pemerintah pusat di dukung oleh TNI/ Polisi. Kemudian dibantu para akademisi, pakar, dan mereka yang ahli dalam meneliti. Selain itu kita butuh bantuan dunia usaha, komunitas termasuk relawan organisasi kemasyarakatan dan juga media,” ujarnya.

Pasien positif Covid-19 semakin bertambah di Indonesia. Per 19 Maret 2020, sudah ada 309 kasus. Dari 309 kasus, 25 orang meninggal. Penambahan jumlah kasus secara signifikan ini tersebar di sejumlah daerah, yang terbanyak masih di DKI Jakarta, yakni 52 pasien positif Corona.