TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gugus Tugas Penanganan Corona Doni Monardo menyampaikan sembilan poin yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait virus Corona atau Covid-19.

“Menindaklanjuti pernyataan Presiden RI yang disampaikan hari Minggu, 15 Maret 2020 di Istana Bogor dan hari ini Senin, 16 Maret 2020 tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan COVID-19, maka bersama ini disampaikan beberapa hal,” kata Doni dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di akun Youtube BNPB, Senin, 16 Maret 2020.

Sembilan poin tersebut antara lain,

1. Semua kebijakan daerah yang terkait dengan Covid-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

2. Dalam menetapkan protokol yang berkaitan dengan penanganan harus mencakup 4 (empat) aspek yaitu pencegahan, respon, pemulihan dan tim pakar

3. Melakukan konsultasi tentang rencana kebijakan yang akan dibuat kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

4. Dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi social distancing dengan berpedoman kepada protokol yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di Institusi Pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan berkumpul di tempat publik, pembatasan acara keramaian, proses kegiatan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), aktivitas front liners (pekerja garis depan) dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat. Hal ini ditempuh dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat

5. Penguatan fasilitas kesehatan, dengan melibatkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah, Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta serta penguatan system laboratorium didaerah masing-masing

6. Dalam Penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah harus melakukan kolaborasi pentahelik (Pemerintah, Akademisi/Pakar, Dunia Usaha, Komunitas Masyarakat dan Media) serta pelibatan sampai tingkat desa kelurahan, termasuk perangkatnya (PKK, Karang Taruna dan RT/RW)

7. Pemerintah daerah sebelum membuat keputusan, diharapkan untuk membentuk gugus tugas daerah terlebih dahulu dan bersifat segera

8. Kebijakan dan tindakan penanganan Covid-19 harus memperhatikan prinsip- prinsip akuntabilitas dan transparansi

9. Pemerintah daerah wajib memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan antardaerah, dan kepentingan nasional dlaam penanganan Covid-19