TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman menagih janji Presiden Joko Widodo dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko untuk bertemu masyarakat Papua. Hal ini dia sampaikan menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md yang menyebut aparat TNI/Polri harus tetap berada di Papua.

Menurut Veronica, Jokowi dan Moeldoko pada tahun lalu pernah menjanjikan dialog dengan masyarakat. Namun hingga sekarang tak ada kelanjutan janji tersebut. "Sebaiknya ini segera direalisasikan supaya ada perdamaian. Kasihan sipil yang terjepit di tengah konflik bersenjata," kata Veronica kepada Tempo, Rabu, 11 Maret 2020.

Veronica juga menanggapi ucapan Mahfud yang menyatakan bahwa pemerintah akan menggunakan pendekatan kesejahteraan di Papua. Menurut Veronica, pendekatan itu tak nyambung jika tanpa melalui konsultasi dengan masyarakat Papua.

"Pendekatan kesejahteraan itu baik, tapi bila diterapkan tanpa adanya konsultasi dengan yang bersangkutan, ya jadi tidak nyambung," kata Veronica. Menurut dia, ketidaksambungan inilah yang terjadi di Papua. Maka dari itu dia berpendapat kedua pihak harus bertemu.

Sebelumnya, Mahfud Md mengatakan TNI/Polri tak mungkin ditarik dari Papua. Mahfud mengatakan aparat harus tetap hadir di sana, tetapi menempuh pendekatan yang lebih manusiawi, yakni pendekatan kesejahteraan.

"Bagaimana negara menarik TNI dan Polri dari situ, hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020.