Anggota DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Kesiagaan terhadap Corona

Reporter

Antara

Rabu, 11 Maret 2020 08:49 WIB

Pasien virus Corona berfoto dengan petugas medis sebelum berpisah, di gedung olahraga yang dijadikan rumah sakit sementara di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, 9 Maret 2020. Pemerintah setempat membuat 16 rumah sakit sementara di Wuhan untuk merawat pasien virus Corona. Xinhua/Shen Bohan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Mufida Kurniasih menilai hal utama yang harus dilakukan terkait penanganan virus Corona atau COVID-19 adalah meningkatkan kesiagaan dan kecepatan merespons situasi terkini mengenai perkembangan wabah virus itu. "Bertambahnya pasien positif ini menjadi suatu hal yang perlu disikapi secara serius oleh pemerintah dengan aksi nyata, dengan langkah langkah taktis dan teknis yang langsung bisa dilakukan," kata Mufida dalam diskusi bertajuk "Perlukah UU Khusus Atasi Dampak COVID-19?" di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020.

Menurut Mufida, sebenarnya sudah ada aturan yang bisa dijadikan rujukan regulasi penanganan COVID-19, bagi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam melaksanakan mitigasi protokol untuk penanganan COVID-19.

Pertama menurut dia, sudah ada UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Kedua, Keputusan Presiden (Keppres) nomor 4 tahun 2018 yang merupakan rujukan tentang penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu. Wabah COVID-19 ini kan dinyatakan sebagai bencana di dalam keadaan tertentu dan bisa menggunakan payung hukum Keppres nomor 4 tahun 2018 untuk menangani wabah virus Corona.

UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Non-alam juga bisa menjadi rujukan dalam regulasi untuk aksi yang dilakukan seluruh kementerian ataupun seluruh stakeholder pemerintah menangani COVID-19.

Selain itu, menurut Mufida, ada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit endemi global dan pendaruratan nuklir dan kimia. "Untuk regulasi-regulasi sudah cukup ya untuk menjadi rujukan.” Yang perlu ditingkatkan adalah kesiagaannya, langkah konkret, mitigasi-mitigasi harus dilakukan dengan cepat. “Protokol-protokol yang sudah dikeluarkan kemarin ada 5 protokol yang terbaru itu harus dikawal pelaksanaannya."

Regulasi dalam penanganan wabah virus Corona, kata Mufida, sebenarnya sudah banyak namun yang sering terjadi adalah implementasi yang sering banyak kendala dan persoalan sehingga perlu pengawasan intensif.

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

11 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

15 jam lalu

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

PKS dan Golkar Kota Semarang jajaki koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen kursi legislatif guna mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

1 hari lalu

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

PKS dan Golkar akan berkoalisi di Pilkada Depok dengan mengusung pasangan Imam Budi Hartono - Ririn Farabi A Rafiq. NasDem dikabarkan akan bergabung.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Relawan tak menolak jika partai pendukung Anies-Muhaimin ingin bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

2 hari lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

3 hari lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

3 hari lalu

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya