TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, data terakhir yang diperolehnya mencatat jumlah Orang Dalam Pemantauan untuk virus Corona di Jawa Barat menembus 633 orang.

“Orang Dalam Pemantauan ini tidak masuk ke rumah sakit, tapi punya histori yang patut diwaspadai karena perjalanan traveling, atau situasinya terkait dengan pasien (virus Corona) yang lain,” kata dia, di Bandung, Selasa, 10 Maret 2020.

Ridwan Kamil mengatakan, sementara jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) jumlahnya 53 orang. “Kejadian dalam Pengawasan, yang sudah masuk Rumah Sakit, dan sedang dalam obeservasi itu ada 53 orang. Tentunya dari sisi positifnya (Positif Covid-19) itu nasional yang akan mengumumkan tiap hari,” kata dia.

Ridwan Kamil mengaku, belum mendapat informasi soal penambahan kasus Positif Covid-19 di Jawa Barat. “Karena memang tidak mendapatkan informasi, karena itu domainnya di pusat. Yang kita pahami hanya yang di umumkan Pak Jokowi saja. Sisanya data tidak tersampaikan ke daerah,” kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakit mengatakan, masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Kesehatan soal penambahan kasus positif Covid-19 di Jawa Barat, yang asalnya 2 kasus yakni untuk Kasus 1 dan 2 warga Depok, dengan tambahan 1 kasus positif. Total kasus positif Covid-19 di Jawa Barat sudah 3 orang. “Infonya begitu,” kata dia, Selasa petang, 10 Maret 2020.

Satu kasus baru positif Covid-19 tersebut bagian dari kasus baru yang di umumkan oleh pemerintah. Kemarin, Senin, 9 Maret 2020, pemerintah mengumumkan kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 19 orang.

Pemerintah Jawa Barat misalnya membuka Pusat Informasi Covid-19 Jawa Barat yang dinamai PIkobar, yang bermarkas di Comand Center di kompleks Gedung Sate, Bandung. Pikobar tersebut mengelola call center 119 dan 0811-2093-306. Per hari Selasa kemarin misalnya sudah melayani 558 pertanyaan yang masuk lewat dua nomor tersebut.

Berli mengatakan, call center tersebut sekaligus untuk menjaring warga yang dikhawatirkan terpapar Covid-19. Petugas call center juga didampingi dokter jaga dari Dinas Kesehatan selama 24 jam. Warga yang menghubungi bisa melaporkan dirinya lewat call-center tersebut.

<!--more-->

“Kalau kita mencurigai misalnya dia bilang agak sesak, atau kondisi klinis tidak bagus, biasanya kita minta dia tunggu. Nanti petugas akan datang menjemput. Kita punya program Layad Rawat, dengan program itu kita melakukan penjemputan. Tapi tentu saja nanti petugas harus menggunakan alat pelindung diri,” kata dia.

“Kalau sudah ada gejala klinis dia akan langsung di bawa ke Rumah Sakit yang memang sudah ditunjuk. Kalau yang Lini 1 ada 8 Rumah Sakit (Rujukan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan), kalau yang Lini 2 ada 26 Rumah Sakit yang ditunjuk Gubernur,” kata Berli.

Petugas mengoperasikan Command Center dan Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 saat diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 10 Maret 2020. Sebelum meresmikan fasilitas tersebut, pria yang akrab disapa Emil itu melakukan melakukan video conference dengan kepala daerah di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia

Berli mengatakan, jika warga tersebut hanya membutuhkan pemantauan, Petugas Puskesmas terdekat yang diminta datang. “Pemantauan juga dilakukan di Puskesmas,” kata dia.

Kasus selanjutnya menjaring WNA yang baru datang dari luar negeri. Pemantauan dilakukan berbekal Kartu Kuning atau Health Alert Card yang diberikan saat WNA tersebut tiba di Bandara. “Ada kewajiban bagi mereka untuk lapor ke fasilitas kesehatan yang ada di tempat dia bekerja atua di tempat dia melakukan kegiatan. Dari situ pengawasan dilakukan selama 14 hari oleh petugas Puskesmas. Nanti kalau misalkan ada dugaan ke situ (Covid-19), akan kita arahkan ke rumah sakit,” kata Berli.

Berli mengatakan, ada sejumlah kategori warga yang disarankannya untuk melaporkan diri atau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Pertama, baru tiba dari negara yang sudah ditemukan kasus Covid-19, kedua, warga yang berinteraksi dengan warga lain yang baru saja tiba dari luar negeri.

“Kemudian juga mereka yang pernah berada dalam satu kumpulan masa yang cukup banyak, yang dia tidak bisa mengetahui bagaimana status kesehatan orang yang datang saat itu, dan kemudian merasakan gejala-gejala seperti halnya flu. Itu juga patut memeriksakan,” kata dia.

Berli mengklaim, pemantauan tersebut terus dilakukan. Gara-gara itu, kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Jawa Barat paling banyak di Indonesia. “Makanya di Jawa Barat itu, yang paling banyak yang di pantau atau ODP, paling banyak se-Indonesia,” kata dia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat, Setiaji mengatakan, mayoritas yang menghubungi call center Covid-19 di Pikobar menanyakan soal umum kasus virus corona tersebut. “

Kebanyakan menanyakan pencegahan, termasuk menanyakan kalau ngadain even itu boleh atau nggak kalau anak sekolah,” kata dia, Selasa, 10 Maret 2020.

Setiaji mengatakan, call center tersebut memanfaatkan nomor pengaduan 119 yang dikelola Dinas Kesehatan. Nomor tersebut ditujukan untuk melayani pelaporan terkait soal kesehatan. Kendati diakuinya, belum semua daerah terintegrasi dengan sistem call center tersebut. Momen kasus wabah virus Corona ini dimanfaatkan untuk memperluas jaringan 119. “Ini momen untuk semua punya 119,” kata dia.