TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI menyatakan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki indeks persepsi maladministrasi terendah, yakni dengan poin 3,50 melalui berdasarkan survei yang dilakukan lembaga itu. Mengikuti Yogyakarta, Gorontalo memperoleh nilai 4,05 dan Sulawesi Selatan dengan poin 4,15, untuk indeks persepsi pelanggaran administrasi rendah.

"Ini menunjukkan kualitas pelayanan di tiga provinsi itu tergolong baik. Kami mengapresiasi," ujar Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala di kantornya pada Rabu, 26 Februari 2020.

Adrianus menjelaskan pihaknya melaksanakan survei Imperma untuk mendapat data primer dari masyarakat pengguna layanan dengan cara memetakan tingkat pelanggaran administrasi pada berbagai layanan. "Seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan perizinan," kata dia.

Survei ini dilakukan terhadap 2.842 responden yang tersebar di 10 kota dan 10 kabupaten di 10 provinsi.

Sementara untuk provinsi dengan indeks persepsi maladministrasi tertinggi adalah Aceh dengan nilai 4,89 dan Maluku dengan poin 5,02.

Adrianus pun mengimbau, untuk provinsi yang memperoleh nilai indeks maladministrasi tinggi agar berkonsultasi dengan Ombudsman yang ada di wilayah masing-masing. Konsultasi itu berupa pendampingan. "Supaya apa? Supaya terwujud terpenuhinya standar layanan minimal dengan mengacu kepada Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009," ujarnya.