TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata Wishnutama mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp 72 miliar dalam rangka promo wisata bukan hanya untuk membayar influencer. Promosi ini merupakan bagian mengantisipasi dampak virus corona pada perekonomian Indonesia.

"Sebetulnya budget Rp 72 miliar ini adalah untuk berbagai kegiatan promosi wisata mancanegara. Rp 72 miliar bukan untuk influencer saja," kata Wishnutama kepada Tempo, Rabu, 26 Februari 2020.

Wishnutama menjelaskan, penggunaan influencer hanya salah satu bagian strategi dari promosi wisata. Adapun influencer yang dilibatkan adalah dari negara target pasar. "Influencer yang akan dilibatkan tentunya dari negara target pasar yang tentunya dipilih karena mempunyai pengaruh besar di target pasar negara tersebut," ujarnya.

Untuk nama-nama pemengaruh yang akan diajak untuk promosi wisata, Wishnutama belum menyampaikan secara detail. "Akan saya update. Lagi rapat soalnya."

Pemerintah sebelumnya berencana mengucurkan dana untuk media dan influencer (pemengaruh) sebesar Rp 72 miliar dalam rangka promosi wisata. Hal ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah mengikuti rapat terbatas antisipasi penyebaran virus corona terhadap perekonomian Indonesia bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Airlangga menjelaskan anggaran Rp 72 miliar itu bagian dari insentif untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp 298,5 miliar. Rinciannya untuk subsidi diskon tiket pesawat Rp 98,5 miliar, anggaran promosi Rp 103 miliar, kegiatan kepariwisataan sebesar Rp 25 miliar, hingga menggunakan jasa pemengaruh.

"Dan media relation dan influencer sebesar Rp 72 miliar," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

Menurut Airlangga, secara total pemerintah akan menggelontorkan dana hampir 10 triliun dalam rangka mengantisipasi dampak virus corona pada perekonomian Indonesia.

Dana ini akan disalurkan lewat sejumlah kebijakan seperti kartu prakerja, meningkatkan dana PKH, insentif perumahan dan pariwisata, diskon avtur, subsidi tiket pesawat, hingga menghilangkan pajak hotel dan restoran di sepuluh destinasi wisata.