Ini Alasan Pemerintah Tak Lekas Evakuasi WNI Kru Diamond Princess

Selasa, 25 Februari 2020 19:33 WIB

Sejumlah penumpang negtif virus corona menggunakan masker saat mengtre untuk diukur suhu tubuhnya ketika meninggalkan kapal pesiar Diamond Princess di Daikoku Pier Cruise Terminal di Yokohama, Jepang, 21 Februari 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menampik bahwa pemerintah mengulur waktu mengevakuasi WNI anak buah kapal Diamond Princess yang ada di Yokohama, Jepang. Semua langkah yang diambil, kata dia, turut mempertimbangkan dampak penyebaran virus corona pada masyarakat Indonesia keseluruhan.

"Bukan mengulur, tapi kami mempertimbangkan betul. Kan kami tidak ingin Indonesia jadi episentrum baru, karena kalau jadi episentrum baru menyangkut 264 juta penduduk," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

Menurut Muhadjir, respons pemerintah tidak secepat mengevakuasi WNI dari Wuhan, Cina, karena di Diamond Princess ada WNI yang sudah positif corona.

"Kan walau itu (Wuhan) episentrum, tapi belum ada satu pun warga Indonesia yang sudah terinfeksi. Nah di sini (Diamond Princess) kan ada sembilan," ujarnya.

Menurut Muhadjir, saat ini pemerintah Indonesia masih bernegosiasi dengan Pemerintah Jepang terkait teknis evakuasi para ABK tersebut. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun masih menimbang opsi penjemputan terhadap para ABK ini.

Advertising
Advertising

"Selalu beliau menyampaikan bahwa ini harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian, tidak boleh ceroboh, tidak boleh grusa-grusu karena menyangkut nasib penduduk Indonesia," tuturnya.

Di sisi lain, Muhadjir hanya mendoakan agar tidak ada lagi WNI di Kapal Diamond Princess yang positif terinfeksi virus corona.

Berita terkait

Kemendikbud Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Sejumlah Daerah Terdampak Bencana

1 hari lalu

Kemendikbud Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Sejumlah Daerah Terdampak Bencana

Bencana alam melanda sejumlah wilayah di Tanah Air dalam sebulan terakhir.

Baca Selengkapnya

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

6 hari lalu

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Sumatera Barat bisa mencanangkan sadar bencana setiap harinya dalam puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024.

Baca Selengkapnya

Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres

11 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres

Muhadjir mengatakan, putusan terbaik perlu dibuat karena MK merupakan lembaga hukum tertinggi. Keputusan MK juga tidak bisa diganggu gugat.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

19 hari lalu

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.

Baca Selengkapnya

Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

20 hari lalu

Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

Batas waktu diskon tarif Tol Trans Jawa untuka rus mudik dan arus balik, sampai kapan dan di ruas jalan tol mana saja?

Baca Selengkapnya

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

26 hari lalu

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

27 hari lalu

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

Menko PMK Muhadjir sempat kena tegur Hakim MK karena dianggap memberikan pembelaan untuk program bansos yang dilakukan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

27 hari lalu

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

Muhadjir Effendy menyatakan tidak ada pejabat yang netral karena setiap orang memiliki preferensi dan tendensi politik.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?

28 hari lalu

Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?

Empat menteri tampil di sidang sengketa pilpres menjelaskan tentang bansos Jokowi, yang dianggap tim hukum Anies dan Ganjar menguntungkan Prabowo

Baca Selengkapnya

Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

28 hari lalu

Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

Keempat Menteri Jokowi bicara di sidang sengketa Pilpres atau PHPU di MK. Apa kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy?

Baca Selengkapnya