TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, mengatakan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kerap mengundang relawan atau pendukungnya untuk bicara keputusan politik penting menunjukkan sikapnya yang bias. Menurut dia, Jokowi terkesan tidak menghormati pimpinan-pimpinan formal, seperti staf ahli atau menteri terkait.

"Hal ini menandai Jokowi tidak memiliki kepercayaan kepada para pembantu formalnya untuk mendiskusikan hal sepenting struktur pemerintahannya," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 24 Februari 2020.

Selain itu, kata dosen komunikasi Universitas Telkom ini, sikap Jokowi itu menunjukkan ia tidak memerintah dengan sistem yang baik. Tetapi lebih pada keputusan-keputusan parsial yang dia hasilkan dari relawan. Jika diteruskan, hal ini dianggap sangat mengganggu laju pemerintahan.

Menurut Dedi, dengan sikap seperti ini Jokowi tidak akan berhasil meredam kegaduhan politik lantaran ia sendiri tidak melakukan tata kelola komunikasi pemerintahan yang baik. "Maka wajar jika kemudian terjadi silang pendapat soal reshuffle, terburuknya jika kemudian publik tidak lagi percaya pada lembaga-lembaga formal di masa mendatang," tuturnya.

Penulis buku Media dan Politik ini menuturkan pascapemilihan presiden kelompok relawan seharusnya sudah tidak ada lagi. "Jokowi seolah bias identitas, tidak dapat membedakan dirinya sebagai Presiden untuk seluruh anak bangsa, atau hanya untuk tim pemenangannya, sangat disayangkan," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi beberapa kali kerap mengundang relawan, influencer, atau buzzer ke Istana Kepresidenan. Terbaru, Jokowi mengundang mereka ke Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa,18 Februari 2020. Bahkan pertemuan itu menyinggung soal keputusan politik tinggi, yakni reshuffle kabinet.

Jokowi pernah pula mengundang relawan ke Istana Merdeka, Jakarta, beberapa jam setelah dilantik sebagai presiden 2019-2024. Dalam pertemuan itu, ia membicarakan soal gabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintah.

Saat demonstrasi #ReformasiDikorupsi pecah di sejumlah daerah di Indonesia, Jokowi juga memanggil para relawannya saat pemilihan presiden. Koordinator Relawan Gojo (Golkar Jokowi), Rizal Mallarangeng, mengatakan para relawan dari berbagai organisasi ini memberikan dukungan, simpati, serta pertimbangan seputar isu revisi Undang-Undang KPK.