Kontroversi Omnibus Law, Walhi Sebut Pemerintah Seperti VOC
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Jobpie Sugiharto
Sabtu, 22 Februari 2020 15:48 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nur Hidayati menilai pemerintah ingin mengembalikan pemusatan kekuasaan (sentralisasi) melalui omnibus law RUU Cipta Kerja.
Menurut Yaya, sapaan Nur Hidayati, sentralisasi itu demi memudahkan investasi semata. Praktik itu menjadikan pemerintah mirip VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang menjadi pintu masuk penjajahan Belanda di Indonesia.
"Sentralisasi dari government, terutama presiden yang seolah-olah menjadi sumber hukum dari (perizinan) berusaha di Indonesia. Ini sebenarnya menyerupai VOC," ucap Yaya di kawasan Senayan, Jakarta, hari ini, Sabtu, 22 Februari 2020.
Yaya menerangkan bahwa VOC dikenal sebagai negara di dalam negara. Korporasi ini memiliki hak istimewa untuk berbisnis mewakili pemerintah Belanda hingga menyelenggarakan pemerintahan sendiri.
Intinya, orientasi organisasi VOC adalah mencari kekayaan.
Yaya berpendapat sebaiknya pemerintah tak menggunakan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai dalih untuk membuat omnibus law RUU Cipta Kerja kalau hanya menguntungkan pengusaha besar.
"Kalau memang omnibus law ini untuk memudahkan investasi, ya disebut saja untuk memudahkan investasi. Jangan seolah-olah berpihak kepada rakyat," ujar dia.
