Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dan Pelaksana Tugas Juru Bicara Ali Fikri memimpin konferensi pers pada Jumat, 21 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa 36 perkara yang dihentikan di tingkat penyelidikan didominasi oleh kasus suap.
"Sebagian besar objeknya berkaitan dengan suap," kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020.
Menurut Alex, kasus-kasus suap yang dimaksud terkait dengan sejumlah hal, antara lain pengadaan barang dan jasa, pengurusan perkara dan jual beli jabatan. Namun ia enggan menyebutkan secara lebih spesifik perkara suap yang dimaksud. "Itu termasuk informasi yang dikecualikan," kata dia.
Alex mengatakan KPK tidak bisa mengungkap secara mendetail perkara-perkara yang dihentikan tersebut guna melindungi pelapor maupun pihak-pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka. "Pelapor harus kita lindungi, termasuk pihak pihak yang kita belum tetapkan sebagai tersangka harus kita lindungi, termasuk kegiatannya," ujarnya.
Adapun keputusan untuk menghentikan 36 perkara itu telah melalui proses evaluasi terlebih dahulu oleh penyelidik dan Deputi Penindakan sebelum diserahkan dan diputuskan oleh pimpinan KPK.
Alex pun menyebut penghentian perkara-perkara tersebut umumnya dilakukan karena penyelidik tidak menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup. "Di undang-undang yang baru kan jelas itu kalau dalam 2 tahun penyidikan itu belum cukup alat bukti, KPK boleh atau dapat menghentikan penyidikan," kata dia.
Selain itu, Alex mengungkap bahwa kasus yang dihentikan itu sebagian besar hasil proses penyelidikan secara tertutup. "Jadi sebetulnya itu yang kita hentikan sebagai besar penyelidikan tertutup, dengan proses penyelidikan sebagian besar menggunakan penyadapan," ujarnya
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menghentikan 36 perkara pada tahap penyelidikan untuk akuntabilitas dan kepastian hukum. Pelaksana tugas Juru bicara KPK ali fikri menyatakan penghentian perkara di tingkat penyelidikan tersebut bukan praktik baru yang dilakukan saat ini saja di KPK. "Data lima tahun terakhir sejak 2016, KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus," kata Ali.
