TEMPO.CO, Jakarta -Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, berharap aksi demonstrasi yang digelar oleh Front Pembela Islam (FPI) hingga Persaudaraan Alumni atau PA 212 di depan Istana Negara, dilakukan secara tertib. Meski demo itu mengkritik pemerintah, Dini mengatakan istana tak masalah selama aksi dilakukan memang mengusung isu yang benar.

"Demo ya demo aja lah. Itu kan hak konstitusional warga negara kan katanya ingin bersuara, memberikan pendapat," kata Dini saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020.

Dini mengatakan aksi demonstrasi menjadi tanda bagi bahwa masih ada masyarakat yang belum puas pada kinerja pemerintah. Karena itu, ia menganggap demo itu sebagai bagian dari masukkan terhadap pemerintah. Meski begitu, ia meminta agar para pendemo menyampaikan pesannya secara benar.

"Kalau memang mau demo apa yang menjadi keberatan, disampaikan ya secara edukatif juga. Bukan hanya sekadar ramai-ramai provokasi dan tawuran," kata Dini.

Demo ini diinisiasi oleh FPI, GNPF Ulama, dan PA 212. Mereka mengatakan aksi itu bertajuk 'Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' itu digelar untuk merespon munculnya banyak kasus mega korupsi di Indonesia.

Beberapa kasus korupsi yang pengusutannya disebut mangkrak itu, antara lain kasus suap yang melibatkan eks Caleg DPR RI dari PDIP Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian negara mencapai Rp 35 triliun.

Terkait ini, Dini mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyerahkan pengusutan kasusnya pada pihak yang lebih berwenang. Ia pun berharap pendemo juga bisa menerima itu. "Korupsi ya biarin saja upaya penegakan hukum berjalan, KPK berjalan. Ya sudah kan sudah ada upaya penegakan hukum. Sudah ada koridornya," kata dia.