Ini Alasan Setya Novanto Laporkan Emerson Yuntho Eks ICW

Rabu, 19 Februari 2020 05:07 WIB

(ki-ka) Direktur Bantuan Hukum YLBHI Julius Ibrani, Peneliti ICW Emerson Yuntho, dan Direktur Madrasah Antikorupsi Virgo Suliyanto mendatangi gedung KPK untuk menolak Revisi PP Nomor 99 Tahun 2012, 16 Agustus 2016. TEMPO/Maya Ayu Puspitasari

TEMPO.CO, Bandung - Terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, melaporkan aktivis antikorupsi, Emerson Yuntho, ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Econ, sapaan Emerson, dilaporkan karena dituding melakukan pencemaran nama baik di media sosial.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Saptono Erlangga mengatakan, laporan tersebut dibuat pada tanggal 27 Desember 2019. Setya melaporkan Emerson dengan Undang-undang ITE.

"Dilaporkan karena pencemaran nama baik Undang-undang ITE. Terkait pencemarannya di (medium) mana belum tahu," kata Saptono saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 Februari 2020.

Saptono mengatakan, penyelidik Ditreskrimsus Polda Jabar telah melayangkan surat panggilan kepada mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. Rencananya, Emerson akan diperiksa sebagai terlapor pada Kamis, 20 Februari 2020. "Terlapor sudah dipanggil. Besok, Kamis akan dimintai keterangannya," kata dia.

Emerson merupakan aktivis antikorupsi yang terbilang rajin mencuit di Twitter. Laporan yang dibuat Setya Novanto tersebut disinyalir berkaitan dengan aktivitasnya di Twitter. Di bulan Desember 2019, sebelum Setya Novanto melaporkan ke polisi, Emerson membuat sejumlah cuitan tentang narpidana korupsi KTP elektronik itu.

Di antara cuitan itu, berisi soal Setya Novanto yang masih sering pelesiran ke luar penjara. Cuitan soal Novanto itu dibuat Emerson sejak tanggal 22 Desember hingga 27 Desember 2019.

Pada tanggal 22 Desember 2019, akun @emerson_yuntho membuat cuitan tentang Novanto seperti pengumuman orang hilang. "Netizen. Butuh bantuannya telah hilang Bapak @sn_setyanovanto.

Hingga kemarin belum kembali ke tempat tinggalnya di Sukamiskin Bandung. Kulit putih.Usia 62 tahun. Ada hadiah bagi siapapun yang memberikan informasi. Cc @Kemenkumham_RI@OmbudsmanRI137"cuit akun @emerson_yuntho.

Berita terkait

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

3 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

5 hari lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

5 hari lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

ICW NIlai Komposisi Pansel KPK Rawan Konflik Kepentingan

6 hari lalu

ICW NIlai Komposisi Pansel KPK Rawan Konflik Kepentingan

ICW mengatakan Presiden Jokowi harus memastikan para anggota Pansel KPK nantinya tak memiliki konflik kepentingan dan intervensi keputusan.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

11 hari lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

11 hari lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

11 hari lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

11 hari lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

11 hari lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya