TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis HAM, Veronica Koman, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md yang menyebut data tahanan politik dan korban tewas Papua adalah nama-nama tak jelas.

Pernyataan Mahfud itu dilontarkan setelah ia menerima data tersebut dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

"Itu bukan nama-nama tak jelas. Itu nama korban pelanggaran HAM. Mereka adalah manusia yang punya harkat dan martabat, bukan sekadar nama maupun angka," kata Veronica kepada Tempo pada Senin, 17 Februari 2020.

Seperti diketahui, data itu menunjukkan nama dan usia 243 korban tewas akibat bentrok militer di Nduga, Papua, di mana 110 di antaranya anak-anak. Data itu dihimpun sejak 4 Desember 2018 sampai 2 Februari 2020.

Adapula data tahanan politik yang mencapai 57 orang, dihimpun sejak 30 Agustus sampai 1 Desember 2019. Tahanan politik itu ditahan di 7 kota di Indonesia yakni Jakarta, Manokwari, Jayapura, Balikpapan, Timika, Fakfak dan Sorong.

Adapun Veronica kembali menegaskan, data yang dimilikinya itu sengaja dibuat singkat karena bertujuan untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. "Presiden itu orang tersibuk se-Indonesia, tidak mungkin sempat baca laporan tebal. Jadi tujuannya adalah memberikan informasi awal ke presiden," katanya.

Veronica mengatakan ia menunggu itikad baik pemerintah untuk menindaklanjuti informasi awal tersebut. Apalagi, BEM UI sudah kembali memberikan data itu kepada Mahfud Md. "Jadi kirim ke mana pastinya supaya laporan tersebut dibaca? Jangan hanya dibaca pula, tapi kami menunggu aksi konkret tindak lanjut, bebaskan tapol dan hentikan operasi militer di Nduga," katanya.