Polri Tak Pungkiri Ada Kebiasaan Hadap Atasan untuk Minta Jabatan

Reporter

Andita Rahma

Kamis, 13 Februari 2020 21:35 WIB

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Muhammad Iqbal memberikan keterangan pers terkait kasus kerusuhan 21-22 Mei di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019. Dalam konpers ini juga dijelaskan adanya rencana pembunuhan empat tokoh nasional dan satu direksi Charta Politika, Yunarto Wijaya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal tak memungkiri ada personil yang diduga berniat meminta jabatan dengan menghadap atasan.

"Jelas pasti ada mental-mental yang bisa dikatakan dia berorientasi tidak kepada kinerja. Dia berorientasi mungkin kepada menghadap," kata Iqbal di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2020.

Maka itu, kata Iqbal, Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis kerap memperingatkan ribuan anggotanya untuk tidak memiliki budaya menghadap atasan. "Itu hanya pesan moral, bahwa bekerja untuk institusi, jadi tidak perlu menghadap-menghadap," ucap Iqbal.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Idham acap kali mengingatkan personilnya agar bekerja dengan lurus. Pernyataan tersebut pertama kali tercetus saat memberikan penghargaan pada 6 Februari lalu.

"Organisasi Polri harus memberi perhatian kepada mereka yang betul-betul berprestasi. Itu parameternya harus paling di atas, bukannya kasak kusuk, bukan yang menghadap-menghadap, baru dikasih jabatan," kata Idham.

Lalu dalam Rapat Kerja Teknis Korps Lalu Lintas pada 11 Februari, Idham kembali menyinggung soal budaya menghadap. Terakhir, hari ini, 13 Februari, Idham menyentil isu tersebut. "Saya ingatkan bukan dengan kasak-kusuk, nitip, menghadap, bekerjalah dengan baik," kata dia.

ANDITA RAHMA

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

5 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

21 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya