Menaker Akui BIN - Polri Ikut Bertemu Buruh Bahas Omnibus Law

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cilaka di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.  TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cilaka di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengakui Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia terlibat dalam pertemuan dengan serikat buruh untuk membahas omnibus law Cipta Kerja pada 14 Januari lalu di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

    Ida mengatakan keterlibatan aparat keamanan dan intelijen itu biasa saja. "Itu kan biasa aja, dalam urusan yang lain itu koordinasi keamanan itu biasa banget," kata Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

    Ida mengatakan keberadaan BIN dan Kepolisian dalam forum itu hanya untuk koordinasi terkait keamanan. Dia beralasan, serikat pekerja pun perlu memberitahukan kepada Kepolisian jika ingin menggelar aksi demonstrasi. "Kalau ada koordinasi dengan BIN, dengan Polri, masa sih enggak boleh? Itu kan biasa-biasa aja," kata dia.

    Meski begitu, Ida membantah acara itu diinisiasi oleh Kepolisian dan BIN. Dia mengatakan forum pada 14 Januari di Dharmawangsa itu diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Kami yang mengundang, Menko sih (lebih tepatnya)," ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bercerita, pemerintah beberapa kali mengundang kelompok buruh untuk membicarakan omnibus law. Pertemuan pertama, kata dia, diprakarsai oleh Polri dan BIN pada 14 Januari di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. "Di Dharmawangsa PIC-nya kepolisian, Polda (Metro Jaya) ya mengambil inisiatif," kepada Tempo, Rabu, 12 Februari 2020.

    Meski begitu, Iqbal mengatakan Kepolisian dan BIN tidak ikut campur dan mengintervensi pembahasan tersebut. Dia menyebut kedua lembaga itu hanya melakukan pendekatan agar kementerian lebih berinisiatif.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Komisaris Besar Yusri Yunus menjawab singkat saat dikonfirmasi. "Nanti saya cek dulu," kata dia kepada Tempo.

    Jawaban senada disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono. Adapun juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto belum merespons pertanyaan Tempo.

    Menko Airlangga Hartarto tak membantah atau membenarkan pertemuan dengan para buruh itu. "Tanya Menaker," kata Airlangga ketika dikonfirmasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Daftar Barang Edhy Prabowo yang Disita dan Mereka yang Terseret OTT

    Sejumlah barang disita dalam operasi tangkap tangan KPK terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Total nilainya mencapai miliaran rupiah.