Demokrat Lobi Anggota DPR untuk Setujui Pansus Jiwasraya

Kamis, 13 Februari 2020 19:07 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menjelaskan kepada awak media ikhwal rencana Demokrat dalam pemilu 2019 di rumah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kuningan, Jakarta, pada Selasa, 10 Juli 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan partainya melobi sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar menyetujui usulan pembentukan pansus Jiwasraya. Lobi-lobi dilakukan langsung terhadap individu, sebab mayoritas fraksi sudah menyatakan sikap mendukung pembentukan panitia kerja (panja) saja.

"Lobi-lobi dengan kawan-kawan di DPR selalu kami lakukan one by one begitu ya, karena tiap hari ketemu juga kami ngobrol," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Hinca pun berharap para anggota Dewan yang mereka dekati itu mau mendukung pembentukan pansus angket Jiwasraya yang diusulkan Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. "Mudah-mudahan mereka terketuk hatinya," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Usulan pembentukan pansus angket Jiwasraya itu disampaikan Demokrat dan PKS kepada pimpinan DPR pada 4 Februari lalu. Menurut Hinca, usulan itu sudah lengkap secara administrasi sehingga sudah bisa ditindaklanjuti dengan rapat pimpinan dan Badan Musyawarah untuk selanjutnya dibawa ke paripurna.

"Saya yakin seyakin-yakinnya ya harusnya minggu ini sudah bisa selesai, udah bisa masuk ke Bamus," ujar dia.

Advertising
Advertising

Meski mayoritas fraksi telah setuju persoalan Jiwasraya ditelisik melalui panja saja, beberapa anggota DPR secara pribadi mendukung pansus. Politikus Gerindra Fadli Zon, misalnya, menilai masalah Jiwasraya idealnya memang dibahas dengan pansus.

Politikus Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan partainya membuka peluang mendukung pansus Jiwasraya. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga telah dilobi oleh Presiden PKS Sohibul Iman.

"Dari obrolan itu (Zulkifli dan Sohibul) kelihatannya kami tidak keberatan dengan adanya pansus," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.

Berita terkait

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

13 jam lalu

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

17 jam lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

1 hari lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

1 hari lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

2 hari lalu

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya