TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md kembali mengulang pernyataannya bahwa data orang Papua yang menjadi korban meninggal dan tahanan politik dari Veronica Koman, tidaklah penting. Mahfud menilai klaim Veronica itu hanya mengada-ada, bahkan dia menuding Veronica anti-Indonesia.

"Veronica Koman itu adalah orang yang selalu menjelek-jelekkan Indonesia dan anti-Indonesia, selalu Papua. Kalau orang menyerahkan surat ke presiden, ya setiap hari banyak menyerahkan surat. Kok dia mau diistimewakan gitu?" ujar Mahfud di Kompleks Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2020.

Jika benar-benar membela Papua, kata Mahfud, Veronica harusnya pulang ke Indonesia. "Dia seorang pengingkar janji, karena dia bersekolah, mendapat beasiswa dari Indonesia dan tidak kembali. Secara hukum dia punya utang terhadap Indonesia, dia punya kontrak di sini," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Veronica Koman mengklaim Presiden Jokowi secara langsung telah memegang data nama tahanan dan korban tewas di Papua. Dia mengklaim bahwa data tersebut diberikan kepada Jokowi saat berkunjung ke Canberra, Australia pada Senin siang, 10 Februari 2020, waktu setempat.

“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," kata Veronica melalui siaran persnya.

Veronica berharap pemerintah menindaklanjuti data-data yang ia berikan tersebut. Menanggapi pernyataan itu, Mahfud MD mewakili pemerintah mengatakan data dari Veronica Koman itu tidak pernah diterima secara resmi. Kalaupun data itu diberikan, Mahfud menganggapnya hanya sampah dan bukan data valid.