TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Rapat itu membahas sejumlah langkah yang perlu diambil untuk menyesuaikannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Ma'ruf mengatakan RPJMN 2020–2024 menetapkan angka kemiskinan turun antara 7 persen hingga 6,5 persen. Jumlah penduduk miskin pada akhir 2024 ditargetkan berada pada kisaran 18,34 juta sampai 19,75 juta.

Ia pun meminta para menteri berinovasi guna mencapai target tersebut. "Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024,” kata Ma'ruf di Kantor TNP2K, Gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020.

Rapat pleno ini membahas pula kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan cara mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan. Caranya lewat perluasan program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).

Selain itu, Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah akan memperbaiki jaminan sosial lewat program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi LPG. Sedangkan langkah untuk mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal dan memperluas akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga.