TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara hak asasi manusia Veronica Koman mengatakan telah memberikan data tahanan politik dan korban tewas di Papua kepada Presiden Joko Widodo. Data itu diserahkan kepada Jokowi, Senin, 10 Februari 2020 waktu Australia. Namun Veronica enggan menjelaskan mekanisme penyerahan data tersebut ke presiden.
"Jadi kami tim memutuskan untuk enggak perlu terlalu fokus bagaimana cara penyerahannya. Tapi kita fokus pada substansi bahwa Presiden sudah kantongi datanya," kata Veronica ketika dihubungi Tempo, Senin, 10 Februari 2020.
Veronica menegaskan bahwa data itu secara langsung telah diberikan oleh timnya kepada Presiden Jokowi. Ihwal prosedur penyerahan maupun tanggapan lebih lenjut mengenai penyerahan data itu, Veronica meminta Tempo bertanya kepada Presiden secara langsung.
"Diserahkan ke Pak Jokowi. Lokasi di... Kami menolak (memberitahu) karena kami enggak mau fokus ke prosedur. Kami mau fokus ke substansi. Tapi dipastikan sudah diterima Jokowi. Cek ke Jokowi dan tim gimana tanggapannya," ujarnya.
Data yang diberikan kepada Presiden Jokowi, kata Veronica, di antaranya adalah nama dan lokasi penahanan terhadap 57 orang tahanan politik di tujuh kota di Indonesia, serta nama 243 korban tewas akibat bentrok dengan militer di Nduga, Papua Barat.
"Selama ini kita bertanya-tanya, Presiden tahu enggak, ya, jumlah korban? Nah, sekarang kan sudah diserahkan ke Presiden. Jadi kita sedang nantikan gimana akan tindaklanjuti. Karena kita lihat Presiden Jokowi profilnya begitu peduli dengan Papua," ujar Veronica.
Pihaknya menutut agar Presiden Jokowi dapat menindaklanjuti data tahanan politik dan operasi militer di Nduga. Menurut Veronica, dua hal itu merupakan masalah yang mendesak untuk diselesaikan.
Dia pun menunggu Jokowi melakukan tindak lanjut nyata. Sebab, menurut Veronica, dalam rapat parlemen di Australia, Jokowi menegaskan komitmennya menjamin hak asasi manusia di Papua.
"Tapi kami inginnya tindakan nyata. Jangan retorika lagi. Kami kan tentukan lokasi (penahanannya) dimana, jelas tuh polres, rutan. Jadi Presiden itu kan panglima negara tertinggi. Beliau bisa (perintahkan) lepas (tahanan) dan menarik pasukan," ucap Veronica.
