Di Paripurna DPR, Demokrat - PKS Minta Pansus Jiwasraya Dibahas

Kamis, 6 Februari 2020 23:02 WIB

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanyakan kelanjutan usulan pembentukan panitia khusus pansus Jiwasraya kepada pimpinan Dewan. Pertanyaan muncul dalam rapat paripurna, Kamis, 6 Februari 2020.

Anggota Fraksi Demokrat, Sartono, mengingatkan permasalahan Jiwasraya merupakan skandal besar yang harus cepat dituntaskan. "Kami mohon untuk secepatnya diagendakan dan ditindaklanjuti proses surat yang sudah kami sampaikan ke pimpinan," kata Sartono di ruang paripurna.

Politikus PKS Junaidi Auly menyampaikan hal senada. Anggota Komisi XI DPR ini menyinggung potensi kerugian, dugaan kejahatan terorganisir, serta dugaan manipulasi laporan keuangan Jiwasraya.

Dia juga menyoal dugaan lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Junaidi, kasus Jiwasraya ini menyita perhatian besar dari publik Indonesia. "Kami ingin agar usulan pansus hak angket atas masalah PT Asuransi Jiwasraya agar segera ditindaklanjuti," ujar dia.

Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS sudah menyerahkan usulan pembentukan pansus kepada pimpinan DPR pada Selasa, 4 Februari lalu. Usulan itu diterima oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin.

Advertising
Advertising

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, yang menjadi pimpinan paripurna, mengatakan hingga saat ini pimpinan belum menerima usulan pembentukan pansus angket yang sudah diterima Azis. Namun, dia berujar usulan tersebut akan ditindaklanjuti.

"Mekanisme selanjutnya akan kami agendakan dalam rapat Bamus untuk disampaikan di paripurna," ujar Muhaimin.

Ditemui seusai rapat, Ketua DPR Puan Maharani belum memastikan kapan pimpinan akan menggelar rapat menindaklanjuti usulan tersebut. Puan mengatakan Kesekretariatan Jenderal DPR akan mengecek terlebih dulu apakah usulan itu sudah memenuhi persyaratan secara administrasi.

"Namun yang pasti sudah ada tiga panja di tiga komisi yang akan terus berjalan," ujar Puan. Ia berujar akan meminta ketiga panitia kerja Jiwasraya yang telah dibentuk Dewan untuk bekerja secara terbuka kepada publik.

Berita terkait

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

1 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

5 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

11 jam lalu

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

11 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

12 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

12 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

21 jam lalu

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

1 hari lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.

Baca Selengkapnya