46,7 Persen Anggota DPR Lihat Ada Persoalan di Pendidikan Agama
Reporter
Fikri Arigi
Editor
Syailendra Persada
Rabu, 5 Februari 2020 16:09 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah menyebut sebagian besar anggota DPR melihat tidak ada persoalan serius dalam pendidikan agama.
“Dari total 372 responden, 46,7 mengatakan ada persoalan serius dalam pendidikan agama. Artinya jumlahnya lebih sedikit dari mereka yang mengatakan tidak ada persoalan,” kata peneliti PPIM, Sirojuddin Arief, di Century Park Hotel, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2020.
PPIM menggelar sigi bertajuk "Pandangan Wakil Rakyat tentang Peran Negara Terharap Pendidikan Agama". Sigi ini melibatkan 372 anggota DPR 2019-2024 sejak 21 Oktober-17 Desember 2019. Survei ini menggunakan metode Multiple and Logistic Regression Analysis.
Dari 46,7 persen tersebut 19,46 responden menilai kurangnya pemberian wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama sebagai satu persoalan serius. Sementara itu, hanya 12,16 persen yang menyebut kurangnya pemberian wawasan keberagaman dalam pendidikan agama sebagai sesuatu yang penting.
“Dalam konteks meningkatnya pandangan dan bahkan perilaku intoleran atau eksklusif di lingkungan sekolah, temuan ini menjadi kabar yang kurang menggembirakan bagi DPR RI sebagai lembaga yang berfungsi merawat kebhinekaan,” ucapnya.
Selain itu responden menunjukkan kecenderungan hanya memfasilitasi agama yang diakui negara, dalam penelitian ini disebut akomodasionis, ketika membuat kebijakan terkait dengan format dasar pendidikan agama. Termasuk di dalamnya pengajaran agama, kegiatan doa bersama, dan penyediaan guru agama.
Namun, ada pandangan lain yang cenderung intervensionis atau mengaitkan pendidikan agama dengan kepentingan mempertahankan agama mayoritas dalam negara. Intervensionis hadir dalam aspek pengadaan buku agama, dan pelatihan bagi guru agama.
“Kecenderungan intervensionis yang memungkinkan negara untuk mengatur lebih lanjut kehidupan keagamaan warga atau siswa di sekolah, tidak memberikan ruang yang lebih besar bagi upaya untuk menciptakan budaya sekolah negeri yang lebih inklusif dan menghormati keragaman agama yang ada antar siswa.”
