Ingin Temui Jokowi, Pemkab Natuna Mau Klarifikasi Data Versi TNI

Selasa, 4 Februari 2020 20:32 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (dua kanan) didampingi Menteri Kesehatan Terawan (dua kiri), Mendagri Tito Karnavian (kanan) dan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal (kiri) memberikan keterangan pers di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Pertemuan tersebut membahas tentang kondusifitas di Kepulauan Natuna. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Natuna berharap tetap bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi meski telah diterima oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pertemuan itu dalam rangka membicarakan polemik observasi WNI dari Wuhan, Cina, yang bertempat di Natuna.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, mereka menunggu kepastian Istana untuk bertemu. "Kami masih menunggu," kata Hamid seusai rapat dengan Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Natuna, Andes Putra mengatakan mereka ingin bertemu Jokowi sebagai pucuk pimpinan tertinggi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung. Mereka ingin mengklarifikasi data-data yang dianggap tepat.

Salah satu data yang dimaksud Andes ialah jarak hanggar yang menjadi lokasi karantina dengan permukiman penduduk. Menurut dia, jarak paling jauh dua tempat tersebut jika ditarik garis lurus ialah 1,7 kilometer.

Adapun sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan lokasi observasi itu sekitar 5-6 kilometer dari pemukiman. Hadi pun menyebut tempat itu yang paling cocok untuk melakukan karantina WNI dari Wuhan.

Advertising
Advertising

"Kami ingin menjelaskan secara langsung data-data yang kami anggap pembohongan publik itu ke beliau. Kami juga heran data dari mana," ujar Andes.

Politikus Partai Amanat Nasional ini mengatakan, data yang disebut pemerintah ini menjadikan masyarakat Natuna dirisak oleh banyak pihak. Masyarakat, kata dia, dianggap tak mau menerima WNI dengan alasan tak logis.

"Alasan kami menolak tepat, kan ada alasan kami. Bukan kami tidak menerima, (tapi) seperti tadi, sosialisasi kurang, jarak amannya berapa, dan sebagainya," ujar Andes.

Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Natuna, Fadhilah, juga mempersoalkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang awalnya mengatakan akan menyambut WNI dari Wuhan di Natuna dengan tangan kosong. Nyatanya, tenaga kesehatan yang menyambut menggunakan peralatan medis lengkap. "Ini kan pembohongan," kata Fadhilah.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

13 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

17 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

20 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

23 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya