Tentara mengajak para WNI yang dikarantina untuk berolahraga pagi di Lanud Raden Sadjad, Natuna dalam foto yang diunggah pada Senin, 3 Februari 2020. Lokasi karantina ini diprotes warga karena jaraknya dekat dengan pemukiman warga. Twitter/@Kemenkes
TEMPO.CO, Jakarta - Akademikus, Rocky Gerung, menyebut perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk berkantor di Natuna adalah pencitraan.
Menurut dia, yang seharusnya berada di Natuna untuk memantau karantina atau observasi WNI yang dipulangkan dari Cina cukup pejabat selevel kepala satuan tugas.
"Ngapain Menkes ada di Natuna, Menkes itu tugasnya membuat kebijakan, bagaimana kalau tiba-tiba ada pertemuan Menkes se-Asean dan dia harus hadir," katanya dalam acara peluncuran buku 'Kami Oposisi' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.
Menurut Rocky Gerung, tidak tepat jika keberadaan Terawan di Natuna itu disebut sebagai contoh kehadiran negara. "Jadi kelihatannya penugasan itu pencitraan. Negara hadir itu dalam (bentuk) kebijakan bukan manusianya," ucap dia.
Ia meminta para oposisi pemerintah untuk mengkritik hal ini. "Ini oposisi mesti kritik bahwa itu berlebihan," tuturnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Istana Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Terawan untuk berkantor selama dua pekan ini di Natuna.
"Jaminan perlindungan kesehatan yang sangat ketat dipantau secara langsung Menteri Kesehatan bersama tim yang diinstruksikan Presiden untuk berkantor di Natuna," katanya kemarin.
Sebanyak 238 WNI bersama 42 tim penjemput telah tiba di Tanah Air dari Cina. Mereka menjalani transit observasi di Natuna selama 14 hari, baru kemudian bisa pulang dan bertemu keluarga masing-masing. Ratusan WNI ini dievakuasi karena virus Corona merebak di sana.
