TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut tuntutan sekelompok masyarakat yang meminta lokasi observasi warga negara Indonesia (WNI) ke kapal perang, tidak manusiawi. Tuntutan tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Natuna, Haryadi, dalam aksi yang digelar pada Ahad, 2 Februari 2020.

"Bayangin kalau di kapal, tidak manusiawi. Apalagi kalau kapal perang. Ada anak-anak, ada ibu hamil. Jadi harus rasional, kami ingin semua dijaga," kata Terawan di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 3 Februari 2020.

Terawan menegaskan, pemerintah tetap akan mengobservasi 238 WNI yang dievakuasi dari Provinsi Hubei itu di Lanud Raden Sadjad, Natuna. "Kami akan tetap mengobservasi mereka di situ dan akan terus menjelaskan kepada warga Natuna bahwa apa yang kami lakukan sesuai prosedur yang ada," ujar dia.

Ia mengatakan memberikan pengertian kepada masyarakat Natuna bukanlah hal yang mudah. "Tapi pelan-pelan kami beri tahu, kami kan tetap jaga kesehatan warga Natuna ataupun warga Indonesia yang lain, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab semua," ujar Terawan.

Presiden Jokowi juga mengatakan hal serupa. Dia meminta masyarakat berbesar hati menerima keputusan pemerintah menjadikan Natuna sebagai lokasi observasi WNI dari Provinsi Hubei. "Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia. Apa pun, itu adalah saudara-saudara kita," kata Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Senin, 3 Februari 2020.