INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Emil, menanam 222.020 bibit pohon pada lahan kritis sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, dalam sebuah gerakan bernama Leuweung Padjadjaran yang digagas Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Perjuangan, di kaki Gunung Patuha, di Desa Kampung Gambung, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Minggu, 2 Februari 2020.

Ratusan ribu bibit itu terdiri dari 150 jenis pohon, 89 pohon di antaranya tergolong tanaman endemik atau langka. Gerakan lingkungan dari partai politik melengkapi gerakan penanaman 25 juta pohon yang akan dicanangkan Pemda Provinsi Jawa Barat bulan depan.

Kang Emil mengapresiasi gerakan Leuweung Padjajaran karena akan mampu merehabilitasi 25 persen seluruh lahan kritis di sepanjang DAS Citarum.

"Kami juga lagi siap-siap mencanangkan program penanaman 50 juta pohon di Jabar yang akan dilakukan pada bulan depan, sehingga ini melengkapi," ujarnya.

Selain menanam banyak pohon secara serentak, Leuweung Padjajaran juga menekankan untuk mencintai bumi, mendorong gerakan hidup bersih, merawat lingkungan, membersihkan hutan, serta melestarikan mata air. "Pencanangan Leuweung Padjadjaran adalah bakti dan kepedulian kita kepada alam," kata Kang Emil.

Ratusan bibit pohon ini merupakan sumbangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Dinas Kehutanan Provinsi Jabar serta Forum DAS Jabar.

Penanaman sekitar 222 ribu pohon itu ditanam dari hulu sampai hilir meliputi 10 kabupaten/ kota, 133 kecamatan dan 915 desa/ kelurahan.

Menurut dia, rehabilitasi lahan kritis di DAS Citarum tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi melibatkan seluruh stakeholders termasuk partai politik dan masyarakat.

Nanti akan ada program yang lulus wisuda nyumbang satu pohon, yang mau menikah nyumbang 10 pohon, rotasi/mutasi PNS nyumbang 10 pohon dan yang surat Izin Mendirikan Bangunannya (IMB) terbit bisa nyumbang 1.000 pohon. “Jadi semua ini adalah gerakan bersama," ujarnya.

Turut hadir pada acara itu, Menteri Sosial RI Juliari Peter Batubara, perwakilan Kementerian LHK, BNPB dan sejumlah kepala daerah serta petinggi PDI Perjuangan. (*)