TEMPO.CO, Jakarta - Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyebut penyelesaian kasus Jiwasraya adalah pintu gerbang untuk mencegah krisis keuangan yang lebih besar.

“Opini dan persepsi yang berkembang di masyarakat saat ini adalah pemerintah dituduh ingin menutupi dan melokalisasi kasus besar Jiwasraya ini,” kata SBY dalam keterangan tertulis, Senin 27 Januari 2020.

Menurut SBY opini masyarakat ini mencurigai pemerintah ingin mengamankan, melindungi, dan menyelamatkan pihak tertentu. Gagasan untuk membentuk Pansus di DPR ia nilai nampaknya juga mengalami hambatan dan seolah ditutup jalannya.

SBY menilai pemerintah seperti tidak setuju atas dibentuknya Pansus untuk menyelidiki Jiwasraya. Meski demikian sebenarnya Pansus seharusnya merupakan hak dan kewenangan legislatif, bukan kewenangan pemerintah sebagai eksekutif.

“Padahal banyak pihak meyakini bahwa dengan digunakannya hak angket oleh DPR RI, penyelidikan dapat dilakukan secara menyeluruh,” katanya.

Ditambah dengan kasus Asabri, kata SBY, bisa saja Jiwasraya merupakan puncak gunung es. Kalau secara kumulatif kerugian negara mencapain jumlah puluhan triliun, SBY menyebut hak itu sudah tergolong krisis besar.

Karena itu SBY mengatakan telah tiba saatnya untuk melakukan koreksi dan perbaikan total. Membiarkan penyimpangan terjadi seperti ini, kata dia, adalah sebuah kejahatan.

SBY mengatakan jika ternyata jumlah kerugian keuangan negara itu sedemikian besarnya, tindakan yang tegas dan tuntas harus dilakukan. Karena tindakan tegas dalam kasus ini dinilai dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis. “Tindakan demikian akan dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis yang lebih besar lagi di masa depan,” ucapnya.