DPR Pantau Menkes soal Penanganan Ancaman Virus Corona

Minggu, 26 Januari 2020 10:44 WIB

Penumpang dipindai suhu mereka setelah wabah virus Corona menyebar di Cina, di bandara internasional Bandaranaike di Katunayake, Sri Lanka, 24 Januari 2020. REUTERS/Dinuka Liyanawatte

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kesehatan atau Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat memantau langkah-langkah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengenai penanganan ancaman penyebaran virus Corona. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan telah menanyakan langsung kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan.

Menurut Netty, Kementerian menyatakan telah melakukan kewaspadaan dini dan siaga dengan standar operation procedure (SOP) yang tepat, menyiapkan sarana prasarana seperti laboratorium, tenaga medis, dan ruang isolasi. "Dirjen mengatakan sudah menyiapkan seratus rumah sakit rujukan," kata Netty kepada Tempo, Sabtu, 25 Januari 2020.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengaku telah menghubungi sejumlah Kepala Dinas Kesehatan di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu yang menjadi daerah pemilihannya. Menurut dia, para petugas di daerah itu menyatakan kesiapan secara teknis. "Tenaga medis dan fasilitas kesehatan disiapkan untuk melakukan penatalaksanaan jika terjadi kasus virus corona di wilayah mereka karena pengalaman menangani SARS/flu burung beberapa tahun yang lalu," ujar Netty.

Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mengatakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah menyiapkan sejak tiga pekan belakangan dan melaporkannya kepada Dewan pada Kamis, 23 Januari 2020. "Saya dapatkan keterangan langsung persiapan Kemenkes sudah tiga minggu, sudah buat persiapan-persiapan," kata Melki kepada Tempo, Sabtu, 25 Januari 2020.

Pemerintah Wuhan pertama kali mengonfirmasi adanya virus Corona pada 31 Desember 2019 setelah sejumlah rumah sakit di kota itu menangani belasan pasien yang mengalami pneumonia tanpa sebab jelas. Selain merebak di Wuhan, virus Corona juga terdeteksi di Vietnam, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Perancis, dan Australia pada orang-orang yang memiliki riwayat bepergian ke Wuhan.

Advertising
Advertising

Saat ini, pemerintah Cina menutup setidaknya sepuluh kota di Provinsi Hubei untuk meminimalisasi penyebaran virus Corona. Hingga saat ini, tercatat 41 juta orang terdampak dan 42 orang meninggal dunia.

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

11 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

19 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

3 hari lalu

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal efek samping langka dari vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya