TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Imigrasi Palangkaraya, Kalimantan Tengah menahan jurnalis asing yang juga editor Mongabay, Philip Jacobson, pada Selasa, 21 Januari 2020. Jacobson ditahan dengan tuduhan pelanggaran visa bisnis.

"Imigrasi menyebut aktivitas dia di Palangkarya tak sesuai dengan visa yang diajukan," kata Ketua LBH Palangka Raya, Aryo Nugroho Waluyo, Rabu, 22 Januari 2020. Aryo mengatakan Imigrasi menahan Jacobson di Rumah Tahanan Kelas II Palangkaraya.

Aryo menuturkan Jacobson berada di Kalimantan Tengah sejak medio Desember 2019. Kala itu, ia sedang berkoordinasi dengan wartawan Mongabay yang ada di Palangkaraya terkait rencana tulisan soal konflik rebutan ladang antara masyarakat adat dengan pengusaha.

Pada 16 Desember 2019, Jacobson bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Palangkaraya, kelompok advokasi hak adat di Indonesia, bertemu dengan perwakilan DPRD Kalimantan Tengah. Masyarakat adat ingin audiensi dengan parlemen terkait kriminalisasi terhadap peladang.

Keesokan harinya, Imigrasi mendatangi tempat Jacobson menginap. Mereka pun menahan paspor dan visa pria 30 tahun itu. "Waktu itu, Jacobson meminta masalah ini tak usah ditulis agar cepat selesai, tapi ternyata masih berlanjut," kata Aryo.

Jacobson menghubungi Aryo pada Selasa, 21 Januari 2020 pagi. Lewat sambungan telepon Jacobson mengatakan Imigrasi meminta dia untuk ikut menjalani pemeriksaan. Belakangan, Imigrasi malah menahan Jacobson.

Aryo menuturkan, dalam surat penahanan, Jacobson diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi. "Ada ketidaksesuaian aktivitas Jacobson dengan visa yang ia miliki," kata Aryo. Tim LBH bersama kantor hukum Pakpahan Hutabarat, kata Aryo, akan terus mengadvokasi perkara ini.

Sementara itu, pendiri dan CEO Mongabay, Rhett A. Butler mengatakan terus mendukung Jacobson dalam perkara ini. "Kami akan melakukan segala upaya untuk mematuhi otoritas imigrasi Indonesia,” Butler seperti dikutip dari siaran pers Mongabay pada Rabu, 22 Januari 2020. "Saya terkejut bahwa petugas imigrasi telah mengambil tindakan hukuman terhadap Philip atas masalah administrasi."