TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk membahas masa depan keberlangsungan media. Langkah ini diambil karena melihat mulai terjadinya disrupsi media karena perubahan dan peralihan teknologi. Pokja ini diberi nama task force media sustainability.

"Semuanya tahu kalau sekarang dunia media mengalami perubahan. Itu dapat dilihat dari data pembaca, pemirsa demikian. Mau enggak mau harus ada transformasi bisnis modern, supaya media bisa sustain," ujar Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin, 21 Januari 202<!--more-->0.

Task force ini dikoordinir oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo. Ia juga merangkap sebagai anggota. Task force ini juga diisi perwakilan sejumlah lembaga yang terafiliasi dengan pers. Mulai dari Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, hingga Forum Pimpinan Redaksi.

Beberapa lembaga terkait namun belum mendapat verifikasi Dewan Pers seperti Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) juga ikut dilibatkan. "Anggotanya konstituen Dewan Pers," kata Agus.

Agus mengatakan task force ini akan bekerja selama setahun ke depan. Task force ini akan melakukan studi, riset, hingga diskusi untuk membicarakan media sustainability di era disrupsi media, era transformasi media. Selain itu, persoalan bisnis media akan menjadi pembahasan dalam task force ini.

Nantinya, task force akan menyimpulkan hasil pembahasan menajdi sebuah regulasi pada pemerintah. Agus menargetkan rekomendasi ini sudah selesai sebelum akhir tahun ini.

"Salah satu upaya rekomendasinya, buat peraturan yang mengatur hubungan antara news publisher dengan news platform/news agregator. Itu menyangkut soal sharing content, sharing data, sharing revenue," kata Agus.

Agus mengatakan akan banyak variabel yang akan dibahas dalam task force ini. "Jadi yang dibahas tak hanya satu, ada sisi profesionalisme, sisi konten, dan sisi bisnisnya juga," kata dia.