TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah komisi di Dewan Perwakilan Rakyat berencana membentuk panitia kerja atau panja soal kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Selain Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan-perusahaan pelat merah, Komisi Keuangan dan Komisi Hukum berencana membentuk panja.

"Komisi enam berkaitan dengan BUMN, Komisi tiga berkaitan dengan soal penegakan hukum," kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond J. Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.

Desmond mengatakan Komisi Hukum akan melakukan pengawasan terhadap Kejaksaan Agung dalam aspek penegakan hukum kasus Jiwasraya. Menurut dia, panja kemungkinan dibentuk jika Komisi Hukum tak puas dengan jawaban Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dalam rapat kerja hari ini.

Namun saat ditanya mengapa DPR tak sekalian membentuk panitia khusus (pansus), Desmond menjawab hal itu merupakan keputusan para pimpinan partai politik. Sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR, Desmond mengatakan dia sebenarnya sepakat pembentukan pansus jika partai-partai lain juga setuju.

"Inilah yang jadi soal, pertanyaan adalah, tanyakan kepada pimpinan partai. Kalau saya sebagai pimpinan Gerindra, kalau memang partai-partai lain sepakat untuk bikin pansus, ya pertanyaan kalian, memang ini harusnya jadi pansus," ujar Desmond.

Meski begitu, Desmond enggan berkomentar apakah ada desakan dari pemerintah untuk tidak membentuk pansus. "Kalau itu saya tidak terlalu paham. Kita lihat saja perkembangannya," kata dia.

Anggota Komisi III Arsul Sani sebelumnya mengatakan partai koalisi pemerintah plus Gerindra sepakat untuk tidak membentuk pansus Jiwasraya. Arsul mengatakan kesepakatan itu merupakan inisiatif koalisi setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir pada Selasa pekan lalu, 14 Januari 2020. "Partai-partai koalisi pemerintah termasuk Gerindra di dalamnya bicara antarkami, bahwa karena ini pemerintah punya rencana menyelesaikan, maka kami tidak bikin pansus dulu lah," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.