Alasan PSI Buka Konvensi untuk Pilkada: Solusi High Cost Politic
Reporter
Fikri Arigi
Editor
Ninis Chairunnisa
Sabtu, 18 Januari 2020 17:09 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie menturkan alasan kenapa partainya menggunakan sistem konvensi untuk menjaring bakal calon kepala daerah di Tangerang Selatan dan Surabaya. Menurut Grace, konvensi merupakan upaya mereka menangkal persepsi mahalnya ongkos politik.
“Kenapa PSI menggunakan metode konvensi, ini solusi yang kami tawarkan kepada proses demokrasi yang kerap dikaitkan dengan high cost politic,” kata Grace di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu 18 Januari 2020.
Menurut Grace, banyak orang yang mengaku untuk berkontestasi di Pilkada kerap kali harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Ia mengatakan hal ini juga sempat dialami oleh PSI sendiri yang pernah ditawari sejumlah uang oleh seseorang yang ingin didukung oleh PSI.
“Jadi ini lah kondisi realnya hari ini, antara lain seseorang menjadi pejabat publik itu biayanya besar sekali. Itu baru biaya partai belum nanti sosialisasi. oleh karena itu kami di psi bagaimana caranya menghindar dari money politics,“ kata Grace.
Grace mengharapkan konvensi ini menjadi kontribusi agar ke depan lebih banyak orang yang tidak takut berkontestasi karena tidak memiliki modal uang, koneksi politik, atau darah biru politik.
Pada proses konvensi hari ini, PSI mengundang 18 peserta yang sebelumnya telah lolos proses administratif yang dilakukan secara online untuk Pilkada Tangsel. Menurut pantauan Tempo, di antaranya ada mantan Koordinator Indonesian Corruption Watch Ade Irawan, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangsel Muhamad dan anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nurazizah.
Mereka mengundang juri independen, seperti Bibit Samad Rianto, Iman Usman, Natalia Subagjo, Sirojudin Abbas, Hamdi Muluk, Mari Elka Pangestu, Ernest Prakasa, dan Djayadi Hanan.
Setelah tes ini akan dilakukan sosialisasi dan uji publik. Keseluruhannya itu akan dinilai oleh juri, dan nilainya nanti akan digabungkan dengan hasil survei untuk menentukan siapa yang akan didukung oleh PSI.