Bambang Soesatyo Setuju Ambang Batas Parlemen 7 persen

Reporter

Antara

Selasa, 14 Januari 2020 15:34 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjawab berbagai apriori publik terhadap KPK dengan menunjukan kerja nyata.

TEMPO.CO, Jakarta - PolitikusPartai Golkar Bambang Soesatyo, setuju ide menaikkan ambang batas parlemen atau parlementary threshold sebagaimana rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Ia bahkan mengusulkan menjadi ambang batas parlemen 6-7 persen dari sebelumnya 4 persen untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. "Itu usulan yang sangat bagus menurut saya," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.

Bambang yang juga Ketua MPR RI itu akan mengusulkan kepada Partai Golkar agar partainya mengusulkannya untuk Pemilu 2024 sebesar 7 persen. Menurut dia, sudah seharusnya ambang batas parlemen ditingkatkan dari waktu ke waktu agar tidak terjadi "ledakan" jumlah partai politik yang lolos di parlemen.

Mantan Ketua DPR itu yakin jika ambang batas parlemen ditingkatkan maka tidak akan membuat suara rakyat akan hangus dalam Pemilu. “Jika ambang batas parlemen 0 persen, akan ada puluhan parpol di parlemen, tidak akan efektif mencapai suatu keputusan untuk kepentingan rakyat."

Rakernas I PDI Perjuangan telah menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya tentang ambang batas 5 persen DPR RI dari sebelumnya 4 persen. PDIP juga ingin ada ambang batas parlemen di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. "Pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di sela Rakernas, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Ahad, 11 Januari 2020. Ambang batas parlemen sebesar 4 persen DPRD Provinsi dan 3 persen DPRD kabupaten/kota.

Rakernas PDIP merekomendasikan kepada DPP Partai dan fraksi DPR RI untuk memperjuangan perubahan UU Pemilu agar kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

Berita terkait

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

24 menit lalu

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

TransTrack menyediakan berbagai inovasi teknologi untuk berbagai kebutuhan manajemen operasional armada transportasi.

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

50 menit lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Airin Rachmi Diany, Maju Pilkada Banten hingga Dianggap Role Model

1 jam lalu

5 Hal tentang Airin Rachmi Diany, Maju Pilkada Banten hingga Dianggap Role Model

Airin Rachmi Diany salah satu kader Golkar yang maju mendaftar Pilkada Banten

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

2 jam lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

4 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

5 jam lalu

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan saat ini Ridwan Kamil memiliki dua surat tugas untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

10 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

23 jam lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

23 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya