Coblos Gambar Kuatkan Oligarki, Djarot: Sistemnya Transparan

Senin, 13 Januari 2020 17:18 WIB

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di JI-Expo Kemayoran pada Kamis, 9 Januari 2020. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Djarot Saiful Hidayat membantah bahwa pemilihan legislatif dengan sistem proporsional tertutup akan menguatkan oligarki partai politik.

Dia beralasan sistem pencalonan tetap akan dilakukan dengan transparan sehingga publik bisa memberi catatan. "Enggak ada lah. Makanya zaman sekarang ini sistemnya transparan. Di situ oligarki kita koreksi, nanti masyarakat menilai," kata Djarot ketika dihubungi, Senin, 13 Januari 2020.

Perubahan sistem pemilihan legislatif menjadi proporsional tertutup ini menjadi salah satu rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional I PDIP yang disampaikan kemarin, Ahad, 12 Januari 2020. Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya akan menindaklanjuti dengan revisi Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Menurut Djarot, masyarakat bisa mengkritisi jika calon-calon legislatif yang diajukan dinilai tidak baik. Dia menyarankan publik untuk menyampaikan laporan ke Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan partai politik. "Berikan kepada KPU, Bawaslu, terutama ke partai yang bersangkutan," ujar Djarot.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sebelumnya menilai bahwa sistem proporsional tertutup akan meneguhkan oligarki partai politik. Sebab, partai bebas menentukan siapa calon yang akan melenggang menjadi anggota DPR.

"Sistem proporsional tertutup itu ingin meneguhkan bahwa partai politik cukup berkuasa, itu yang disebut oligarki," kata Adi kepada Tempo, Senin, 13 Januari 2020.

Penentuan caleg yang lolos pun bukan lagi berdasarkan perolehan suara terbanyak seperti yang berlaku sekarang, tetapi merujuk pada nomor urut. Adi mengatakan, caleg yang diberi nomor urut atas atau yang diprioritaskan partai pun belum tentu sesuai dengan keinginan rakyat.

"Itu yang disebut membeli kucing dalam karung, sehingga rakyat menerima kenyataan bahwa caleg yang terpilih itu bukan pilihan mereka tapi pilihan partai," kata dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Serikat Pekerja PLN Tolak Skema Power Wheeling yang Dinilai Untungkan Oligarki, Ini Alasannya

29 hari lalu

Serikat Pekerja PLN Tolak Skema Power Wheeling yang Dinilai Untungkan Oligarki, Ini Alasannya

Serikat Pekerja PLN menolak masuknya skema power wheeling dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan karena dinilai menguntungkan oligarki

Baca Selengkapnya

UGM dan UI 'Jewer' Lagi Jokowi dengan 3 Poin Kampus Menggugat dan 7 Pokok Seruan Salemba

46 hari lalu

UGM dan UI 'Jewer' Lagi Jokowi dengan 3 Poin Kampus Menggugat dan 7 Pokok Seruan Salemba

UGM dan UI kembali "menjewer" Jokowi Terbaru adalah Kampus Menggugat dan Seruan Salemba, Berikut poin-poin tuntutan mereka.

Baca Selengkapnya

Tak Kendur Guru Besar UGM dan UI Kritisi Jokowi, Kampus Menggugat dan Seruan Salemba Menguat

48 hari lalu

Tak Kendur Guru Besar UGM dan UI Kritisi Jokowi, Kampus Menggugat dan Seruan Salemba Menguat

Setelah menggelar aksi yang melibatkan puluhan kampus pada akhir Januari lalu, kini UGM, UI, dan UII kembali kritisi Jokowi. Apa poin mereka?

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

50 hari lalu

Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

Ekonom Indef Didin S. Damanhuri mengkritisi wacana pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia.. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Aksi Gejayan Memanggil, Ketua BEM UGM: Kemarahan Rakyat karena Demokrasi untuk Oligarki

13 Februari 2024

Aksi Gejayan Memanggil, Ketua BEM UGM: Kemarahan Rakyat karena Demokrasi untuk Oligarki

Tanggapan Ketua BEM UGM terhadap aksi Gejayan Memanggil bersama masyarakat ajak nyalakan alarm untuk demokrasi.

Baca Selengkapnya

Jatam Sebut Cengkeraman Oligarki Menguat dalam Pemilu 2024, Ini Jawaban Tim Capres

9 Februari 2024

Jatam Sebut Cengkeraman Oligarki Menguat dalam Pemilu 2024, Ini Jawaban Tim Capres

Mengenai riset Jatam, beberapa tim pemenangan para capres mulai angkat suara.

Baca Selengkapnya

Jatam: Tiga Pasangan Capres Terafiliasi Oligarki Tambang

22 Januari 2024

Jatam: Tiga Pasangan Capres Terafiliasi Oligarki Tambang

Riset Jatam menelusuri bisnis-bisnis di balik para pendukung kandidat yang berpotensi besar merusak lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya

PP Muhammadiyah Apresiasi Putusan Bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Etika Peradilan Masih Hidup

10 Januari 2024

PP Muhammadiyah Apresiasi Putusan Bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Etika Peradilan Masih Hidup

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah mengapresiasi putusan bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Baca Selengkapnya

Koalisi Sipil Soroti Kemunduran Demokrasi Era Jokowi: Oligarki, Pengabaian HAM hingga Masalah Pemilu 2024

29 Desember 2023

Koalisi Sipil Soroti Kemunduran Demokrasi Era Jokowi: Oligarki, Pengabaian HAM hingga Masalah Pemilu 2024

Kritik Koalisi Masyarakat Sipil terhadap kemunduran demokrasi yang terjadi selama pemerintahan Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya

Pejabat FBI 'Nyambi', Bocorkan Informasi ke Oligarki Rusia Antek Putin dengan Imbalan Rp3 M

15 Desember 2023

Pejabat FBI 'Nyambi', Bocorkan Informasi ke Oligarki Rusia Antek Putin dengan Imbalan Rp3 M

Mantan pejabat FBI dijatuhi hukuman lebih dari empat tahun penjara karena bekerja untuk Oleg Deripaska, olirgaki Rusia 'antek' Putin

Baca Selengkapnya