TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sistem proporsional tertutup dalam pemilihan legislatif berpotensi meneguhkan kekuasaan partai politik. Sistem proporsional tertutup ini menjadi salah satu rekomendasi Rakernas I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan Ahad kemarin, 12 Januari 2020.
"Sistem proporsional tertutup itu ingin meneguhkan bahwa partai politik cukup berkuasa. Itu yang disebut oligarki," kata Adi kepada Tempo, Senin, 13 Januari 2020.
Adi menjelaskan, sistem ini membuat partai politik amat berkuasa menentukan siapa saja yang akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilih hanya dihadapkan pada pilihan partai, bukan calon anggota legislatif.
Sistem ini sebelumnya berlaku di Orde Baru hingga Pemilu 2004 dimana pemilih hanya mencoblos gambar partai. Adapun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berlaku saat ini, pileg menganut sistem proporsional terbuka, sehingga pemilih bisa mencoblos langsung nama calon legislator yang diinginkan.
Selain itu, Adi menilai konteks dan realitas politik yang ada saat ini tak memadai untuk penerapan sistem proporsional tertutup. Sebab, rekrutmen partai selama ini belum baik dan masih cenderung pragmatis.
"Secara ideal bagus, tapi melihat konteks politik dan rekrutmen politik saat ini sangat tidak pas dan tidak relevan. Bagaimana mau prioritaskan kader-kader terbaik sementara rekrutmen enggak bener," ujar dia.
Sebelumnya, PDIP merekomendasikan sistem pemilihan legislatif kembali menganut sistem proporsional daftar tertutup. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, rekomendasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat melalui revisi UU Pemilu.
"Kami rekomendasikan terkait sikap kami mendukung pemilu legislatif ke depan itu proporsional tertutup," kata Hasto dalam keterangannya kepada wartawan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Januari 2020.
