Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono menuturkan pihaknya belum menelusuri isu dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri.

Argo meminta publik untuk menunggu terlebih dulu terkait keputusan pemerintah akan menunjuk lembaga mana yang akan menelusuri informasi dugaan korupsi di Asabri.

"Nanti lihat apakah Polri, apakah Kejaksaan Agung, atau KPK yang menyidik. Tunggu saja," kata Argo saat dikonfirmasi pada Sabtu, 11 Januari 2020.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku sudah mendengar informasi dugaan korupsi di tubuh Asabri. Ia pun meminta informasi itu diungkap secara tuntas.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastis dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun gitu," kata Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, pada 10 Januari 2020.

Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri.

Jika memang ada dugaan korupsi, Mahfud mengatakan harus digiring ke proses hukum supaya kejelasan dan kebenaran persoalan itu terungkap.

"Kalau emang ada masalah hukum, ya, kita giring ke pengadilan. Tidak boleh korupsi. (Asabri) Untuk orang-orang kecil, prajurit, tentara yang bekerja mati-matian, meninggalkan tempat lama-lama, sesudah masa pensiun disengsarakan," kata dia.

ANDITA RAHMA | ANTARA