TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri menceritakan lahirnya aturan ihwal zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Saat itu, ia ikut mendampingi proses pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 itu.
Hal itu Firli ceritakan di hadapan seluruh aparatur sipil negara (ASN) saat tengah mengikuti apel deklarasi janji kinerja 2020 serta pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, pada Senin pagi, 6 Januari 2020 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Saat itu, 2014, saya ingat waktu itu karena saya ajudan. Saat ada laporan keuangan pemerintah yang isinya WTP, ada salah satu kementerian yang disoraki. Lalu wakil presiden tanya ke saya, ada apa, saya jawab, ada yang tertangkap korupsi pak," ujar Firli.
Sehingga, Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla, menyuruh Firli untuk memanggil sejumlah kementerian guna membahas pencegahan korupsi. Dari pembahasan itu, kemudian lahirlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.
Firli pun berpesan kepada seluruh ASN Kemenkumham untuk terus menyatukan tekad dan semangat untuk mewujudkan WBK dan WBBM. "Harus menyatukan tekad dan semangat untuk mewujudkan. No one get success without others," kata dia.
Di penghujung sambutannya, Firli kemudian melontarkan pantun. "Menumbuk padi menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Marilah kita wujudkan zona integritas, wujudkan Indonesia wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani," kata dia.
