Presiden Diharapkan Segera Terbitkan Aturan Cuti Kepala Daerah

Reporter

Editor

Selasa, 29 Juli 2008 15:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Dalam Negeri berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan aturan cuti bagi kepala daerah dalam kampanye pemilu 2009. Sehingga, pemerintahan daerah dan pelayanan publik tetap berjalan. "Saat ini tengah disiapkan tata cara dan pengaturan soal keikutsertaan pejabat daerah dalam pemilu legislatif dan presiden," kata juru bicara Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang di Kantor Wakil Presiden, Selasa (29/7). Kampanye Pemilu 2009 berlangsung mulai 12 Juli 2008. Kampanye pemilu itu berlangsung selama sembilan bulan. Namun, kampanye berupa rapat umum dijadwalkan Maret 2009. Kampenye itu berlangsung selama 21 hari. Sebagian besar kepala daerah, kata Saut, diusung partai politik dalam pencalonannya. Sehingga, kepala daerah dan wakil kepala daerah kemungkinan besar akan terlibat dalam kampanye rapat umum itu. "Jangan sampai keikutsertaan kepala daerah dalam kampanye mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat," katanya. "Diharapkan lebih cepat lebih baik (aturan keluar)," katanya. Menurut dia, detail pengaturan cuti antara kepala daerah dan wakilnya memang belum ditetapkan. Namun, dia melanjutkan, aturan itu merujuk pada aturan cuti presiden dan wakil presiden yang berkampanye bergantian. Sehingga, tidak terjadi kekosongan pemerintahan. "Yang jadi pertimbangan utama, pemerintahan dapat berjalan," ujarnya. KURNIASIH BUDI

Berita terkait

Saran Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk Pembuatan UU Pemilu

5 Agustus 2017

Saran Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk Pembuatan UU Pemilu

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyarankan UU Pemilu langsung dibuat setelah Pemilu selesai, bukan menjelang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Anggap Putusan MK Perkuat UU Penyelenggaraan Pemilu

1 Agustus 2017

Mahfud MD Anggap Putusan MK Perkuat UU Penyelenggaraan Pemilu

Mahfud MD menganggap putusan MK yang lalu soal pemilu serentak dan ambang batas presidensial akan membantu UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru.

Baca Selengkapnya

Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Tjahjo Ingin Musyawarah

11 Juli 2017

Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Tjahjo Ingin Musyawarah

Tjahjo berharap pembahasan RUU ini segera selesai.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Sistem Pemilu Terbuka Terbatas

11 Juni 2017

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Sistem Pemilu Terbuka Terbatas

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menolak perubahan sistem pemilu menjadi proporsional terbuka terbatas karena dianggap kemunduran demokrasi.

Baca Selengkapnya

Perludem: Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu Terlambat  

20 Mei 2017

Perludem: Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu Terlambat  

Pemerintah dianggap terlambat menyerahkan kepada DPR sebagai pengusul, karena terlalu terpaku pada euforia 2014. RUU Pemilu butuh dua tahun.

Baca Selengkapnya

Alasan KPU Minta RUU Penyelenggaraan Pemilu Segera Disahkan  

26 April 2017

Alasan KPU Minta RUU Penyelenggaraan Pemilu Segera Disahkan  

Ketua KPU Arief Budiman berharap DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Baca Selengkapnya

Demokrasi Elektoral Mencari Bentuk

22 Maret 2017

Demokrasi Elektoral Mencari Bentuk

Dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung di DPR ternyata memunculkan beberapa pertanyaan mendasar. Pertanyaan itu, antara lain, mengenai representasi publik yang akan dihasilkan oleh sistem pemilu dan upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif melalui demokrasi elektoral multipartai.

Baca Selengkapnya

Pansus Pemilu ke Jerman dan Meksiko, Eks KPU: Tidak Jelas

2 Maret 2017

Pansus Pemilu ke Jerman dan Meksiko, Eks KPU: Tidak Jelas

Dihitung dengan waktu perjalanan, Ramlan merasa kunjungan kerja tersebut terlalu singkat untuk dikatakan sebagai sebuah studi banding.

Baca Selengkapnya

Mendagri: Pemerintah Tetap Kirim Hasil Pansel KPU-Bawaslu

2 Februari 2017

Mendagri: Pemerintah Tetap Kirim Hasil Pansel KPU-Bawaslu

Mendagri Tjahjo menegaskan pemerintah akan tetap mengirimkan hasil seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu karena tahapan Pemilu 2019 mulai Juli 2017

Baca Selengkapnya

Mahfud Md. Sebut Pengajuan Capres Tak Perlu Ambang Batas

18 Januari 2017

Mahfud Md. Sebut Pengajuan Capres Tak Perlu Ambang Batas

Menurut Mahfud Md., pembahasan ambang batas tidak diperlukan karena pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden dilakukan secara serentak.

Baca Selengkapnya