TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bicara soal penanganan banjir Jakarta dan sekitarnya. Dia juga menyinggung naturalisasi Sungai Ciliwung yang dikehendaki Gubernur DKI Anies Baswedan.

Menteri Basuki mengatakan dia tidak mempermasalahkan istilah antara proyek normalisasi dan naturalisasi Ciliwung untuk menghindari banjir.

Menurut dia, di atas kedua istilah tersebut yang paling penting adalah eksekusinya.

"Buat saya mau naturalisasi mau normalisasi, dikerjakan gitu. Jangan enggak dikerjakan," katanya seusai rapat terbatas tentang penanganan banjir di Kantor Presiden, Jakarta, hari ini, Jumat, 3 Januari 2020.

Basuki menerangkan dalam normalisasi atau naturalisasi sungai perlu perlebaran sungai. Jika lebar sungai tidak diperbaiki maka tidak menyelesaikan masalah banjir.

Mengenai naturalisasi Sungai Ciliwung seperti yang pernah disampaikan Gubernur DKI Anies Baswedan, Basuki memastikan bahwa pemerintah pusat yang bertanggungjawab terhadap pembangunannya.

Adapun pemerintah daerah yang bertugas membebaskan lahan di sekitar sungai.

Basuki mengatakan Kementerian PUPR tidak bisa melanjutkan proyek naturalisasi Sungai Ciliwung yang tersisa 17 kilometer karena pembebasan lahan oleh Pemda DKI belum beres.

"Yang ini (naturalisasi sungai sepanjang 17 km) belum bisa karena Pemprov (DKI Jakarta) belum membebaskan lahannya."

Basuki dan Anies Baswedan berbeda soal penanganan banjir besar yang kini melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek.

Basuki menilai proyek normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 33 km harus dilanjutkan. Saat ini, baru 16 km yang kelar digarap.

Adapun Anies Baswedan berpendapat banjir disebabkan tidak adanya pengendalian air yang masuk dari selatan ke DKI Jakarta. Dia juga tak setuju normalisasi sungai tapi memilih naturalisasi sungai.