Anggota DPR RI: PT Jiwasraya Dibelit Puluhan Masalah

Reporter

Antara

Senin, 30 Desember 2019 09:12 WIB

28-jateng-BOX-MarwanJafar

TEMPO.CO, Pati - Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar meminta pemerintah lebih serius menyelesaikan skandal dalam PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengingat permasalahannya sudah berlangsung lama dan kompleks. "Kami memperkirakan permasalahan yang terjadi bisa mencapai puluhan masalah yang membelit asuransi pelat merah itu," ujarnya di sela-sela reses yang berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pati, Jawa Tengah, Ahad, 29 Desember 2019.

Menurut Marwan, kasus Jiwasraya itu termasuk megaskandal setelah Bank Century. Nilai kerugian negara dari kasus Century sekitar Rp 7,2 triliun, sedangkan di Jiwasraya jauh lebih besar karena mencapai Rp13,7 triliun. “Ini harus diperhatikan secara serius dan diselesaikan segera, terutama yang menyangkut nasabah," katanya.

Marwan berharap kehadiran Menteri BUMN Erick Thohir bisa menyelesaikan persoalan itu karena mempunyai pengalaman di bidang usaha. "Saya termasuk orang yang optimistis ia mampu menyelesaikan persoalan Jiwasraya dengan berbagai upaya dan cara, salah satunya melalui restrukturisasi utang," ujarnya.

Selain Jiwasraya, kata dia, masih banyak BUMN lain yang juga perlu mendapat perhatian serius karena terdapat 42 BUMN yang terbelit utang besar. "Menteri BUMN dipastikan memiliki komitmen besar untuk menyelesaikan itu."

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

11 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

12 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

12 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

17 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

20 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya