Sejumlah Anggota DPR Pesimistis soal Target 248 RUU Prolegnas

Selasa, 17 Desember 2019 20:57 WIB

DPR mengesahkan RUU Prolegnas 2020-2024 dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, 17 Desember 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta-Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengaku pesimistis dengan target Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020-2024 yang terdiri dari 248 rancangan undang-undang. Mereka mengakui target itu terlalu besar. Anggota DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily berpendapat daftar Prolegnas itu sebaiknya dikaji ulang.

"Terus terang saja secara pribadi saya enggak terlalu yakin ini bisa diselesaikan," kata Ace dalam interupsinya saat rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII ini, Dewan semestinya menyetujui terlebih dulu target yang menjadi prioritas utama. Dia mengatakan pembahasan ulang lebih baik ketimbang target itu nantinya menjadi catatan bagi kinerja DPR periode 2019-2024.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyampaikan hal senada. Arsul berujar dia tadinya ingin menyambung interupsi Ace saat rapat paripurna. "Saya tadinya mau ngomong, menyambung Bang Ace, cuma karena Ketua DPR (Puan Maharani) mau pidato," kata Arsul secara terpisah.

Arsul mengaku ingin menyampaikan bahwa dia menerima pengesahan Prolegnas tersebut. Namun dia juga meminta agar daftar itu ditinjau ulang setiap akhir tahun. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengaku khawatir DPR tak bisa merampungkan target legislasi seperti yang terjadi periode sebelumnya.

Pada periode 2014-2019, DPR hanya mengesahkan 84 RUU dengan komposisi 49 kumulatif terbuka dan 35 RUU Prolegnas. "Saya juga punya kekhawatiran. Karena di satu sisi kami juga ingin akomodasi masyarakat, tapi di sisi lain jangan-jangan kayak periode kemarin," ujar Arsul.

Anggota Komisi Hukum Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan pun mengaku pesimis. Namun, ujar dia, bagaimana pun Prolegnas itu sudah diketok di rapat paripurna tadi. "Saya termasuk pesimis. Tapi pandanglah itu sebagai bentuk semangatnya kami," kata Hinca.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya