TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada beberapa kepala daerah yang diduga mencuci uang lewat kasino.

"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa Kepala Daerah yang diduga menempatkan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," kata Ketua PPATK Ki Agus Badaruddin dalam acara Refleksi Akhir Tahun di kantornya, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

Rupanya, dugaan pencucian uang oleh pejabat negara tak hanya terjadi di kalangan kepala daerah. PPATK juga menemukan seorang pejabat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019 yang disinyalir mencuci uang lewat kasino.

Tempo sudah menghubungi tiga pejabat DPD periode 2014-2019 untuk mengkonfirmasi temuan ini. Mantan Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono tak merespon pesan permintaan wawancara dari Tempo.

Sementara, mantan Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam mengatakan tak ada petinggi DPD yang bermain judi di kasino. "Setahu saya tidak pernah ada petinggi DPD yang main kasino," kata dia lewat pesan singkat, Ahad, 15 Desember 2019.

Berikut beberapa fakta temuan ini.

1. Judi di Genting Highlands

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, bekas senator ini diduga mencuci uang di Genting Highlands, Malaysia. Genting sebenarnya tak hanya berfokus pada bisnis judi.

Berdiri sejak 1965, tempat ini juga menawarkan wisata lain berupaya hotel berbintang, restoran mewah, hingga taman hiburan. Lokasinya pun hanya berjarak satu jam perjalanan darat dari Kuala Lumpur.

Meski memiliki beragam pilihan wisata, kasino di Genting Highlands juga memiliki reputasinya sendiri. Tempat itu memiliki dua kasino besar, yakni Genting Casino dan SkyCasino, hanya dua tempat itu yang dinyatakan mendapat izin legal bisnis judi.

Merujuk pada situs wisata kuala-lumpur.ws, kasino di Genting Highlands memiliki 400 jenis gim meja elektronik, 3 ribu mesin slot, 30 meja lain untuk gim judi seperti Blackjack, Tai Sai, hingga Russian Roulette. Tempat ini juga menyediakan lokasi judi VIP bagi tamu khusus, bagi para penjudi elit.

<!--more-->

2. Transaksi Ratusan Miliar Rupiah

Transaksi ini terjadi 2011 sampai Agustus 2018. Dalam dokumen penegak hukum yang salinannya diperoleh Tempo disebutkan jumlah uang yang berputar ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Bekas senator itu disebut secara rutin mengeluarkan uang untuk berjudi di wilayah Genting Highland, Malaysia. Aktivitas judi itu diduga dilakukan bersama istri dan diduga menggunakan uang hasil tindak kejahatan.

Selama 2011, kedua orang ini tercatat melakukan transaksi perjudian berjumlah RM 50,7 juta. Sementara transaksi uang tunai yang dilakukan mencapai RM 43,9 juta. Lalu pada 2012, transaksi perjudian tercatat RM 9,7 juta dan transaksi tunai RM 40,9 juta.

Pada 2013, transaksi judi tercatat RM 4,15 juta, sedangkan transaksi tunai RM 15,1 juta. Tahun 2014, tak ada catatan transaksi judi yang mereka lakukan. Namun, mereka tetap melakukan transaksi keuangan, yakni RM 130 ribu di tahun pemilu tersebut.

Jumlah transaksi kembali meningkat pada 2015, yakni RM 1,7 juta untuk judi dan RM 1,7 juta untuk tunai. Pada 2016, tercatat transaksi judi sebanyak RM 14 juta dan tunai RM 1,5 juta. Terakhir pada 2018, transaksi judi tercatat sebanyak RM 17,9 juta dan transaksi tunai RM 7,2 juta.

Total uang yang berputar baik untuk judi maupun transaksi uang tunai berjumlah RM 208,9 juta. Dengan kurs saat ini, uang itu setara dengan Rp 702,5 miliar.

3. Modus Baru

Seorang penegak hukum menjelaskan bagaimana modus pencucian ini bekerja. Menurut dia, para pelaku sebenarnya hanya melakukan perjudian palsu.

Pelaku membawa uang hasil kejahatan ke sebuah kasino di luar negeri. Kemudian, ia menukarkan uang tunai itu dengan koin yang menjadi mata uang kasino tersebut. Setelah itu, ia kembali menukarkan koin itu menjadi uang tunai.

Seolah sudah menang besar, si pelaku mendapatkan lembar bukti dari kasino. Lembar bukti itu menyatakan bahwa uang yang dipegang oleh pelaku itu benar dari hasil judi. Lembar bukti itu yang kemudian ditunjukkan ke pihak Bea Cukai di Indonesia. Alhasil, si pelaku bisa menenteng uangnya masuk ke tanah air.