TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan Musyawarah Kerja Nasional V partainya merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan koordinasi guna mencegah praktik korupsi. Meski sifatnya untuk eksternal, kata dia, rekomendasi ini ditujukan pula bagi internal partai.

"Sikap PPP kalau eksternal, kan, otomatis juga ikut ke internal," katanya usai penutupan Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Ahad, 15 Desember 2019.

Baidowi tidak menampik jika korupsi merupakan isu penting bagi partainya terlebih setelah dua ketua umum mereka, Suryadharma Ali dan Romahurmuziy menjadi terpidana korupsi. "Ya memang partai khususnya PPP itu terdepan dalam pemberantasan korupsi. Jadi, misalkan ketum kami kena musibah, ya, kami berhentikan secara organisasi," ucap dia.

Menurut Baidowi, perbuatan Suryadharma dan Romahurmuziy merupakan masalah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan partai. "Sehingga PPP berani ambil tindakan secara organisasi bahwa itu merupakan tanggung jawab pribadi," tutur Baidowi.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP 2007-2014, Suryadharma Ali divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Mantan menteri agama ini dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013.

Adapun Ketua Umum PPP 2016-2021, Romahurmuziy, didakwa menerima uang Rp 325 juta terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama. Dia didakwa menerima suap bersama-sama Menteri Agama 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin.