Politikus PAN DPR Ingin Perkuat Wewenang Komnas HAM

Reporter

Antara

Editor

Purwanto

Selasa, 10 Desember 2019 18:46 WIB

Syarifuddin Sudding. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mengatakan kalau DPR RI ingin memperkuat kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 nanti.

"Dari sisi regulasi kami sadar benar harus ada penguatan. Pertama kita harus memberikan kewenangan dalam proses penyelidikan, lalu kemudian dalam konteks pelaksanaan dari hasil penyelidikan dalam pelaksanaan rekomendasi," ujar Sarifuddin di Kompleks Parlemen RI Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan jika selama ini dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, belum ada yang mengatur suatu kewajiban bagi pihak-pihak yang diberi rekomendasi oleh Komnas HAM untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

"Bayangan saya ketika Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi, maka lembaga yang ditujukan rekomendasi itu harus punya kewajiban menindaklanjuti. Ada limit waktu sehingga ada kekuatan," ujar Sarifuddin.

Saat ini, revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional 2020. Tapi menurut Sarifuddin, apakah ini dapat disahkan sebetulnya tergantung pemerintah untuk menyampaikan drafnya.

"Kami belajar dari periode sebelumnya, itu sudah masuk. Tapi kan pemerintah tidak menyampaikan drafnya," ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.

Menurut Sarifuddin, Komisi III DPR RI siap menginisiasi pembuatan drafnya jika pemerintah tidak menyampaikan draf revisi UU tersebut.

Sarifuddin mengatakan Komnas HAM saat ini menjadi pembicaraan di Komisi III. Meski dari sisi anggaran, menurut dia, Komnas HAM tidak mengalami kekurangan. Sebab permintaan dari sisi anggaran selama ini juga tidak terlalu besar.

Namun, melihat sejumlah persoalan yang muncul belakangan ini berkaitan dengan masalah hak-hak warga masyarakat yang harus mendapat perhatian lebih baik, sebagai mitra Komnas HAM, Komisi III ingin ada penguatan-penguatan Komnas HAM dari sisi kelembagaan.

"Jujur saja Komnas HAM di Komisi III menjadi pembicaraan. Di internal Komisi III, kami ingin penguatan. Kami sangat berharap kalau lembaga ini sebenarnya harus mengambil peran," ujar dia.

ANTARA

Berita terkait

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

11 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

13 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

16 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

16 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

17 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

18 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

22 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

23 hari lalu

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.

Baca Selengkapnya

Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

24 hari lalu

Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

Komnas HAM minta penjelasan ihwal surat peringatan Otorita IKN terhadap masyarakat Desa Pemaluan untuk membongkar pemukimannya.

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

25 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya